KOMPONEN masyarakat Jatinangor akan meminta kontrak politik dengan para calon bupati dan wakil bupati. Kontrak politik dilakukan sebagai bagian dari cara menakar kepedulian para calon terhadap Jatinangor.
Dudi Supardi anggota DPRD asal daerah pemilihan Jatinangor menyebutkan beberapa komponen Jatinangor itu sudah menggelar diskusi di Saung Budaya akhir pekan lalu. “Kami sepakat untuk cerdas memilih calon yang memperhatikan dan menawarkan konsep bagi persoalan yang dihadapi Jatinangor,” kata Dudi.
Beberapa tokoh Jatinangor yang hadir dalam diskusi adalah ketua paguyuban seni Supriatna, pemerhati Jatianangor dari Ikopin Eri, Anggota DPRD Dudi Supardi, ketua paguyuban Lugina Kikin Skindar, mantan ketua Apdesi Dedep Hambali, ketua P3ML Nandang Suherman, Kadus Cibeusi Amad, wakil pesantern mahasiswa Fi Zilal Alquran Dedy S.
Jatinangor merupakan korban kebijakan yang salah dari Pemprov Jabar. “Jatinangor itu menjadi pusat pendidikan tinggi tapi tanpa didukung infrastruktur yang jelas sehingga kondisinya saat ini sangat semrawut,” kata Dudi.
Jatinangor menjadi kantong pemilih yang gemuk dengan jumlah pemilih mencapai 75 ribu. “Jatinangor menjadi kantung pemilih yang seksi dan menarik bagi calon bupati untuk mendulang suara,” kata Dudi yang juga anggkota komisi D asal PAN ini.
Namun, terang dia, masyarakat Jatinangor belum bisa menentukan orientasi pilihan walaupun para calon itu sudah melakukan pendekatan. “Banyak persoalan di Jatinangor dibanding kecamatan lain. Selama ini telah diupayakan berbagai pemecahan namun belum cukup signifikan,” kata Dudi.
Dijelaskan selama satu dekade kelompok masyarakat Jatinangor dari kalangan perguruan tinggi menawarkan konsep lembaga pengelolaan kawasan perkotaan sebagai solusi peningkatan pelayanan. “Pembentukan badan pengelola perkotaan juga sebagai jawaban untuk menghindari Jatinangor menjadi bagian dari pembentukan Kabupaten Bandung Timur,” katanya.
Dudi menyebutkan pihaknya akan mengundang para calon bupati itu untuk melakukan kontrak politik. “Kami akan mengundang para calon itu untuk melakukan kontrak politik. Para calon harus bisa membuat konsep bagi persoalan Jatinangor,” katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar