Sabtu, 15 Januari 2011
Pernyataannya yang Berbau SARA
Rektor IPDN Diminta Tanggung Jawab
JATINANGOR,(GM)-
Sejumlah tokoh Jatinangor meminta Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), I Nyoman Sumaryadi bertanggung jawab dan mundur dari jabatannya. Sumaryadi dinilai menyinggung masyarakat Sunda dengan pernyataannya pada apel pagi di kampus IPDN Jatinangor, Kamis (13/1).
Hal ini terungkap dalam pertemuan sejumlah tokoh Jatinangor di Sanggar Motekar, Desa Sayang, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, Jumat (14/1). Hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Forum Jatinangor, Dudi Supardi, mantan anggota DRPD Kab. Sumedang Ismet Suparmat, Ketua Paguyuban Sumedang Larang Muhammad Ahmad, Ketua Puser Budaya Sunda Arisandi, dan seniman Sunda Supriatna. Selain itu tampak juga Camat Jatinangor Nandang Suparman dan Kapolres Sumedang AKBP Nurulloh.
Menurut Supriatna, jika benar pernyataan tersebut disampaikan rektor, sebagai urang Sunda dirinya merasa tersinggung. Untuk itu, pihaknya menuntut Sumaryadi mundur dari jabatannya. "Tentu kita sangat menyayangkan kalau statement itu benar muncul dari mulut seorang pemimpin. Jika demikian, kami meminta beliau minta maaf dan mundur dari jabatannya," tegas Supriatna.
Meski demikian, pihaknya akan menelusuri terlebih dulu penyebar SMS berisi pernyataan Sumaryadi itu dan meminta informasi dari pihak yang netral. "Harus ada pembelajaran bagi yang telah menyebar SARA, apalagi yang menyinggung warga Sunda. Kalau dibiarkan harga diri kita sebagai masyarakat Sunda rasanya diinjak-injak," ujarnya.
Hal senada terlontar dari Dudi Supardi. Ia berpendapat, jika rektor telah melakukan kesalahan dengan ucapannya maka ia harus meminta maaf dan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. "Jelas kita kecewa kalau pernyataan itu benar. Beliau semestinya menghargai masyarakat Jatinanggor yang mayoritas urang Sunda. Bagaimanapun beliau hidup di Tatar Parahyangan," ucap Dudi.
Sementara Kapolres Sumedang, AKBP Nurulloh menyatakan, protes yang disampaikan sejumlah tokoh itu hal yang wajar. Namun tetap harus disampaikan dalam suasana kondusif dan mematuhi asas praduga tak bersalah. "Kami dari kepolisian hanya mengimbau agar protes disampaikan dengan mekanisme yang benar. Hindari perilaku anarkis dan jaga selalu ketertiban," harapnya.
Sementara Camat Jatinangor, Nandang Suparman meminta warga untuk tidak terprovokasi SMS tersebut. "Saya minta warga lebih cerdas untuk tidak terpancing hal-hal yang belum pasti kebenarannya. Saya sudah konfirmasi ke IPDN dan tidak ada sama sekali pernyataan berbau SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) tersebut," ujar Nandang.
Suasana memanas saat beredar pesan singkat di antara sejumlah orang yang isinya menyebutkan, pada apel pagi Rektor IPDN mengeluarkan pernyataan yang menyinggung perasaan orang Sunda. Pernyataan SARA itu tidak pantas dikatakan seorang pimpinan pencetak kader pamong praja yang notabene berasal dari seluruh penjuru Nusantara. Bisa jadi atas penebangan pohon yang dilakukan warga sekitar kampus dan banyaknya kabel yang hilang serta saluran air yang rusak, rektor disebut menyatakan, apakah semua orang Sunda maling.
Membantah
Saat dikonfirmasi, rektor membantah mengeluarkan pernyataan tersebut. Ia menegaskan tidak pernah mengucapkan hal yang menyinggung perasaan orang Sunda. "Saya tegaskan, statement saya pada apel pagi itu adalah, 'Saudara-saudara pamdal (pengamanan dalam) mayoritas adalah saudara kita dan tahu semua bahwa orang Sunda budayanya halus, sopan, dan eweuh pakewuh, sehingga ada orang masuk kampus mengambil barang-barang atau maling inventaris negara, bekas rehab asrama IPDN, tidak berani menegur. Jangan sampai pamdal kita melindungi maling, artinya ikut jadi maling, maka bekerja lebih baik dan pertahankan nama baik orang Sunda'," terangnya.
"Pernyataan itu disaksikan peserta apel. Saya minta kalimat tersebut jangan dipelintir. Ini bentuk penghargaan saya terhadap teman-teman dan warga di IPDN. Saya justru mengingatkan agar menjaga nama baik IPDN bersama-sama secara sinergis. Sekali lagi mohon jangan salah mengerti. Maksud saya sangat baik sebagai sesama muslim," tambahnya. (B.48)**
Sabtu, 15 Januari 2011
Kamis, 13 Januari 2011
Hatta Rajasa: Hormati Etika Koalisi!
KOALISI
Hatta Rajasa: Hormati Etika Koalisi!
Laporan wartawan KOMPAS.com Hindra Liu
Minggu, 2 Januari 2011 | 20:30 WIB
KOMPAS/RIZA FATHONI
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa pada pidato politik awal tahun 2011, Minggu (2/1/2011), mengatakan, koalisi dalam konteks sistem presidensial harus dimaknai sebagai upaya mencapai keberhasilan pemerintah yang telah dipilih rakyat. PAN, kata Hatta, juga menyadari bahwa partai politik dalam koalisi memiliki aspirasi yang berbeda-beda. Bahkan, tak jarang aspirasi tersebut bersinggungan.
Namun apabila kita sudah sepakat berkoalisi, tentu ada etika-etika koalisi yang perlu dihormati dan ditegakkan bersama.
-- Hatta Rajasa
"Namun apabila kita sudah sepakat berkoalisi, tentu ada etika-etika koalisi yang perlu dihormati dan ditegakkan bersama," katanya.
"PAN juga meyakini, berkoalisi bukan berarti terjadi akuisisi politik dari satu partai ke partai lainnya. Berkoalisi juga tidak berarti mengkooptasi hak-hak partai politik dan anggota parlemen di DPR. Berkoalisi memerlukan kebersamaan yang dilandasi oleh tanggung jawab," tambahnya.
Hatta menekankan, demokrasi bukan sekedar alat mencapai tujuan. Sebaliknya, demokrasi adalah nilai untuk mencapai kesejahteraan.
"Demokrasi memberikan rasa memiliki dari setiap individu bangsa karena semua aspirasi tertampung dan terwakili. Demokrasi menjadi kanal bagi semua ketidakpuasan dan perbedaan pendapat yang tentunya bisa diselesaikan melalui proses demokrasi yang damai," katanya.
"Freedom tanpa rule of law akan mencederai demokrasi itu sendiri. Demokrasi akan mendorong setiap orang, setiap komponen bangsa memberikan yang terbaik untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat," sambungnya.
Hatta Rajasa: Hormati Etika Koalisi!
Laporan wartawan KOMPAS.com Hindra Liu
Minggu, 2 Januari 2011 | 20:30 WIB
KOMPAS/RIZA FATHONI
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa pada pidato politik awal tahun 2011, Minggu (2/1/2011), mengatakan, koalisi dalam konteks sistem presidensial harus dimaknai sebagai upaya mencapai keberhasilan pemerintah yang telah dipilih rakyat. PAN, kata Hatta, juga menyadari bahwa partai politik dalam koalisi memiliki aspirasi yang berbeda-beda. Bahkan, tak jarang aspirasi tersebut bersinggungan.
Namun apabila kita sudah sepakat berkoalisi, tentu ada etika-etika koalisi yang perlu dihormati dan ditegakkan bersama.
-- Hatta Rajasa
"Namun apabila kita sudah sepakat berkoalisi, tentu ada etika-etika koalisi yang perlu dihormati dan ditegakkan bersama," katanya.
"PAN juga meyakini, berkoalisi bukan berarti terjadi akuisisi politik dari satu partai ke partai lainnya. Berkoalisi juga tidak berarti mengkooptasi hak-hak partai politik dan anggota parlemen di DPR. Berkoalisi memerlukan kebersamaan yang dilandasi oleh tanggung jawab," tambahnya.
Hatta menekankan, demokrasi bukan sekedar alat mencapai tujuan. Sebaliknya, demokrasi adalah nilai untuk mencapai kesejahteraan.
"Demokrasi memberikan rasa memiliki dari setiap individu bangsa karena semua aspirasi tertampung dan terwakili. Demokrasi menjadi kanal bagi semua ketidakpuasan dan perbedaan pendapat yang tentunya bisa diselesaikan melalui proses demokrasi yang damai," katanya.
"Freedom tanpa rule of law akan mencederai demokrasi itu sendiri. Demokrasi akan mendorong setiap orang, setiap komponen bangsa memberikan yang terbaik untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat," sambungnya.
PAN Mantap Capreskan Hatta Rajasa
POLITIK - PARPOL
Senin, 10 Januari 2011 , 15:56:00
PAN Mantap Capreskan Hatta Rajasa
JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR, Viva Yoga Maulana mengatakan, partainya sudah mantap mendukung Ketua Umum Hatta Rajasa sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2014 mendatang. "Dari PAN, pasti dia (Hatta Rajasa), kalau PAN ingin jadi capres. Di PAN sudah fixed untuk mengusung Hatta sebagai capres," kata Viva di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/1).
Menurut Viva, Hatta Rajasa adalah kader terbaik yang dimiliki oleh PAN. "Jadi, tak ada lagi kader yang akan kita usung selain Hatta," katanya.
Viva menambahkan, bila bicara soal capres dan cawapres, maka untuk saat ini masih cair. Artinya, kemungkinan Hatta menjadi cawapres juga belum tertutup. "Semua tergantung pada hasil pemilu. Kalau ada perubahan, bisa saja," kata Wakil Sekjen PAN itu.
Sementara, ditanya soal peluang berpasangan dengan sosok seperti Ani Yudhoyono misalnya, Viva mengatakan, mereka masih akan menunggu perkembangan. "Kita lihat saja nanti. Pada pilpres akan dicalonkan, tapi sekarang PAN akan konsolidasi partai," katanya.
Pendapat yang sama juga disampaikan Ketua DPP PAN, Hakam Naja. Menurut Hakam, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa telah memiliki popularitas dan kapabilitas, sehingga pantas untuk diusung sebagai calon presiden pada Pilpres. "Sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, masyarakat tak perlu meragukan kemampuan dan kapabilitas Hatta," tegasnya.
Namun, lanjut Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu, kendala yang dihadapi oleh Hatta sekarang adalah masalah elektabilitas, apakah dia diterima atau tidak pada saat pilpres mendatang. "Cuma, kendala bagi Hatta adalah elektabilitas," ungkap Hakam.
Oleh karena itu, selain terus melakukan konsolidasi partai untuk bisa memenangkan Pemilu 2014 mendatang, PAN juga menurut Hakam, saat ini bekerja keras untuk memperkenalkan Hatta sehingga memiliki elektabilitas memadai. "PAN terus memantau dan mendorong elektabilitas Hatta, agar terus meningkat," ujarnya.
Ketika ditanya kemungkinan terburuk bagi Hatta, yakni menjadi calon wakil presiden, misalnya mendampingi Ani Yudhoyono, Hakam enggan berkomentar. "Memang semua masih terlalu dini untuk bicara capres dan cawapres. Semua tergantung pada hasil Pemilu 2014. Yang tidak nyaman itu adalah membicarakan soal capres. Dengan siapa, tergantung nanti," kata Hakam pula. (fas/jpnn)
RELATED NEWS
Senin, 10 Januari 2011 , 15:56:00
PAN Mantap Capreskan Hatta Rajasa
JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR, Viva Yoga Maulana mengatakan, partainya sudah mantap mendukung Ketua Umum Hatta Rajasa sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2014 mendatang. "Dari PAN, pasti dia (Hatta Rajasa), kalau PAN ingin jadi capres. Di PAN sudah fixed untuk mengusung Hatta sebagai capres," kata Viva di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/1).
Menurut Viva, Hatta Rajasa adalah kader terbaik yang dimiliki oleh PAN. "Jadi, tak ada lagi kader yang akan kita usung selain Hatta," katanya.
Viva menambahkan, bila bicara soal capres dan cawapres, maka untuk saat ini masih cair. Artinya, kemungkinan Hatta menjadi cawapres juga belum tertutup. "Semua tergantung pada hasil pemilu. Kalau ada perubahan, bisa saja," kata Wakil Sekjen PAN itu.
Sementara, ditanya soal peluang berpasangan dengan sosok seperti Ani Yudhoyono misalnya, Viva mengatakan, mereka masih akan menunggu perkembangan. "Kita lihat saja nanti. Pada pilpres akan dicalonkan, tapi sekarang PAN akan konsolidasi partai," katanya.
Pendapat yang sama juga disampaikan Ketua DPP PAN, Hakam Naja. Menurut Hakam, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa telah memiliki popularitas dan kapabilitas, sehingga pantas untuk diusung sebagai calon presiden pada Pilpres. "Sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, masyarakat tak perlu meragukan kemampuan dan kapabilitas Hatta," tegasnya.
Namun, lanjut Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu, kendala yang dihadapi oleh Hatta sekarang adalah masalah elektabilitas, apakah dia diterima atau tidak pada saat pilpres mendatang. "Cuma, kendala bagi Hatta adalah elektabilitas," ungkap Hakam.
Oleh karena itu, selain terus melakukan konsolidasi partai untuk bisa memenangkan Pemilu 2014 mendatang, PAN juga menurut Hakam, saat ini bekerja keras untuk memperkenalkan Hatta sehingga memiliki elektabilitas memadai. "PAN terus memantau dan mendorong elektabilitas Hatta, agar terus meningkat," ujarnya.
Ketika ditanya kemungkinan terburuk bagi Hatta, yakni menjadi calon wakil presiden, misalnya mendampingi Ani Yudhoyono, Hakam enggan berkomentar. "Memang semua masih terlalu dini untuk bicara capres dan cawapres. Semua tergantung pada hasil Pemilu 2014. Yang tidak nyaman itu adalah membicarakan soal capres. Dengan siapa, tergantung nanti," kata Hakam pula. (fas/jpnn)
RELATED NEWS
KPSJ Dukung Punutupan TPS Ilegal
Kamis, 13 Januari 2011
KPSJ Dukung Punutupan TPS Ilegal
JATINANGOR,(GM)-
Komunitas Peduli Sampah Jatinangor (KPSJ), Kab. Sumedang sangat mendukung Muspika Jatinagor yang menutup tiga titik yang selama ini menjadi tempat pembuangan sementara (TPS) ilegal di wilayah Jatinangor.
Sekretaris KPSJ, Aceng Lukmanul Hakim kepada wartawan, Rabu (12/1) menjelaskan, pihaknya siap membantu Muspika Jatinangor dalam upaya penegakan hukum terkait TPS ilegal tersebut. Hal itu dilakukan demi kebersihan dan keindahan Jatinangor. Apalagi, keberadaan TPS tersebut sudah sejak lama dikeluhkan masyarakat.
"Dengan penutupan TPS ilegal itu kami berharap warga bisa menaati aturan yang dikeluarkan muspika. Ini juga demi kebaikan kita bersama agar kawasan Jatinangor dan sekitaranya bersih dari tumpukan sampah," katanya.
Beberapa waktu lalu, Muspika Jatinagor resmi menutup tiga lokasi TPS ilegal, yakni di area gapura perbatasan Kab. Semedang-Kab. Bandung, di Jalan Raya Jatinangor, dan di kawasan pertigaan menuju Unpad.
Upaya penutupan dilakukan dengan pemasang banner kuning bertuliskan "Dilarang Buang Sampah Sembarangan di Sekitar Sini. Sesuai Perda No. 21/2009 Pasal 43 Ayat 1. Ancaman Hukuman Penjara 6 Bulan Atau Denda Rp 50.000.000". Di bawah spanduk tersebut tertera Muspika Jatinangor.
Tidak hanya peringatan keras melalui spanduk, pihak muspika pun menutup salah satu TPS dengan pagar kayu di area gapura batas kota di Desa Cibeusi. "Kami dari KPJ dan Muspika Jatinangor melakukan tindakan itu karena banyaknya keluhan dari warga soal menumpuknya sampah-sampah di sejumlah titik, termasuk di area gapura perbatasan Kab. Sumedang-Kab. Bandung," ujar Aceng.
Sementara Camat Jatinangor Nandang Suparman mengatakan, TPS tersebut memang perlu ditutup karena tidak memiliki izin. Dari dulu pihaknya tidak pernah mengizinkan warga membuang sampah sembarangan.
"Tapi karena di Jatinangor belum ada TPS yang representatif, warga berinisitiaf membuang sampah di tempat terdekat. Namun kali ini kami harapkan itu tidak dilakukan lagi karena jika tidak ada sanksi tegas sesuai tulisan di spanduk itu," tegasnya.
Permasalahan sampah di Jatinangor memang belum bisa teratasi sepenuhnya. Lima lokasi untuk tempat pembuangan sampah sementara di lima desa yang rencananya akan digunakan sampai saat ini belum terealisasi. (B.48)**
KPSJ Dukung Punutupan TPS Ilegal
JATINANGOR,(GM)-
Komunitas Peduli Sampah Jatinangor (KPSJ), Kab. Sumedang sangat mendukung Muspika Jatinagor yang menutup tiga titik yang selama ini menjadi tempat pembuangan sementara (TPS) ilegal di wilayah Jatinangor.
Sekretaris KPSJ, Aceng Lukmanul Hakim kepada wartawan, Rabu (12/1) menjelaskan, pihaknya siap membantu Muspika Jatinangor dalam upaya penegakan hukum terkait TPS ilegal tersebut. Hal itu dilakukan demi kebersihan dan keindahan Jatinangor. Apalagi, keberadaan TPS tersebut sudah sejak lama dikeluhkan masyarakat.
"Dengan penutupan TPS ilegal itu kami berharap warga bisa menaati aturan yang dikeluarkan muspika. Ini juga demi kebaikan kita bersama agar kawasan Jatinangor dan sekitaranya bersih dari tumpukan sampah," katanya.
Beberapa waktu lalu, Muspika Jatinagor resmi menutup tiga lokasi TPS ilegal, yakni di area gapura perbatasan Kab. Semedang-Kab. Bandung, di Jalan Raya Jatinangor, dan di kawasan pertigaan menuju Unpad.
Upaya penutupan dilakukan dengan pemasang banner kuning bertuliskan "Dilarang Buang Sampah Sembarangan di Sekitar Sini. Sesuai Perda No. 21/2009 Pasal 43 Ayat 1. Ancaman Hukuman Penjara 6 Bulan Atau Denda Rp 50.000.000". Di bawah spanduk tersebut tertera Muspika Jatinangor.
Tidak hanya peringatan keras melalui spanduk, pihak muspika pun menutup salah satu TPS dengan pagar kayu di area gapura batas kota di Desa Cibeusi. "Kami dari KPJ dan Muspika Jatinangor melakukan tindakan itu karena banyaknya keluhan dari warga soal menumpuknya sampah-sampah di sejumlah titik, termasuk di area gapura perbatasan Kab. Sumedang-Kab. Bandung," ujar Aceng.
Sementara Camat Jatinangor Nandang Suparman mengatakan, TPS tersebut memang perlu ditutup karena tidak memiliki izin. Dari dulu pihaknya tidak pernah mengizinkan warga membuang sampah sembarangan.
"Tapi karena di Jatinangor belum ada TPS yang representatif, warga berinisitiaf membuang sampah di tempat terdekat. Namun kali ini kami harapkan itu tidak dilakukan lagi karena jika tidak ada sanksi tegas sesuai tulisan di spanduk itu," tegasnya.
Permasalahan sampah di Jatinangor memang belum bisa teratasi sepenuhnya. Lima lokasi untuk tempat pembuangan sampah sementara di lima desa yang rencananya akan digunakan sampai saat ini belum terealisasi. (B.48)**
Hatta Rajasa Bantah Pemerintah Bohong
Hatta Rajasa Bantah Pemerintah Bohong
Rabu, 12 Januari 2011 | 19:26 WIB
Besar Kecil Normal
foto
TEMPO/Yosep Arkian
TEMPO Interaktif, Jakarta -Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa membantah keras bahwa pemerintah telah melakukan kebohongan publik tentang capaian di bidang ekonomi. "Ada yang mengatakan dan dimuat di media bahwa pemerintah melakukan kebohongan publik, hal itu tidak benar," kata Hatta dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (12/1)
Hatta mengatakan dalam pemaparan capaian-capaian di bidang ekonomi, pemerintah menggunakan data-data dan fakta yang didapat dari Badan Pusat Statistik. "Yang data-data itu juga bisa dibandingkan," katanya
Dalam konferensi pers yang dilakukan seusai rapat mendadak di Kementerian Koordinator Perekonomian ini, juga dihadiri oleh sejumlah menteri di bidang ekonomi, seperti Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar, dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarief Hasan.
Hatta mengatakan selain menyampaikan capaian-capaian dalam bidang ekonomi, pemerintah juga mengakui bahwa terdapat kendala-kendala yang dihadapi pemerintah. "Ada hal-hal dicapai tapi ada juga kendala-kendala," katanya.
Menurut Hatta ada hal-hal yang tidak bisa dicapai oleh pemerintah di bidang ekonomi. "Tapi pemerintah menolak bila disebut telah melakukan kebohongan publik," katanya.
Kemarin, sembilan pemuka agama yang terdiri dari Syafii Maarif, Andreas A Yewangoe, Din Syamsuddin, Uskup D Situmorang, Biksu Pannyavaro, Salahuddin Wahid, I Nyoman Udayana Sangging, Franz Magnis Suseno, dan Romo Benny Susetyo, membacakan pernyataan sikapnya. Sebuah media cetak dalam editorialnya lantas menyoroti langkah mereka, yang menganggap pemerintahan Presiden Yudhoyono telah gagal mengemban amanah rakyat dan membohongi rakyat.
Berita itu langsung dibantah. "Kita bicarakan kerisauan pemerintah, kalau (disebut) pemerintah berbohong, saya kira ini terlalu jauh, ini perlu diluruskan," ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Djoko Suyanto dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Rabu (12/1).
Ia memprotes kata-kata dalam editorial itu yang mengajak umat untuk memerangi kebohongan yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut dia, apa yang disampaikan pemerintah dalam pertemuan di Balai Sidang Jakarta Senin (10/1) lalu adalah kebenaran.
Adapun Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengklaim data pemerintah diukur oleh lembaga yang kredibel. Jadi, penurunan tingkat kemiskinan dan angka pengangguran, serta kenaikan pendapatan per kapita, katanya, ialah fakta yang bersumber pada data.
IQBAL MUHTAROM
Rabu, 12 Januari 2011 | 19:26 WIB
Besar Kecil Normal
foto
TEMPO/Yosep Arkian
TEMPO Interaktif, Jakarta -Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa membantah keras bahwa pemerintah telah melakukan kebohongan publik tentang capaian di bidang ekonomi. "Ada yang mengatakan dan dimuat di media bahwa pemerintah melakukan kebohongan publik, hal itu tidak benar," kata Hatta dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (12/1)
Hatta mengatakan dalam pemaparan capaian-capaian di bidang ekonomi, pemerintah menggunakan data-data dan fakta yang didapat dari Badan Pusat Statistik. "Yang data-data itu juga bisa dibandingkan," katanya
Dalam konferensi pers yang dilakukan seusai rapat mendadak di Kementerian Koordinator Perekonomian ini, juga dihadiri oleh sejumlah menteri di bidang ekonomi, seperti Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar, dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarief Hasan.
Hatta mengatakan selain menyampaikan capaian-capaian dalam bidang ekonomi, pemerintah juga mengakui bahwa terdapat kendala-kendala yang dihadapi pemerintah. "Ada hal-hal dicapai tapi ada juga kendala-kendala," katanya.
Menurut Hatta ada hal-hal yang tidak bisa dicapai oleh pemerintah di bidang ekonomi. "Tapi pemerintah menolak bila disebut telah melakukan kebohongan publik," katanya.
Kemarin, sembilan pemuka agama yang terdiri dari Syafii Maarif, Andreas A Yewangoe, Din Syamsuddin, Uskup D Situmorang, Biksu Pannyavaro, Salahuddin Wahid, I Nyoman Udayana Sangging, Franz Magnis Suseno, dan Romo Benny Susetyo, membacakan pernyataan sikapnya. Sebuah media cetak dalam editorialnya lantas menyoroti langkah mereka, yang menganggap pemerintahan Presiden Yudhoyono telah gagal mengemban amanah rakyat dan membohongi rakyat.
Berita itu langsung dibantah. "Kita bicarakan kerisauan pemerintah, kalau (disebut) pemerintah berbohong, saya kira ini terlalu jauh, ini perlu diluruskan," ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Djoko Suyanto dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Rabu (12/1).
Ia memprotes kata-kata dalam editorial itu yang mengajak umat untuk memerangi kebohongan yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut dia, apa yang disampaikan pemerintah dalam pertemuan di Balai Sidang Jakarta Senin (10/1) lalu adalah kebenaran.
Adapun Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengklaim data pemerintah diukur oleh lembaga yang kredibel. Jadi, penurunan tingkat kemiskinan dan angka pengangguran, serta kenaikan pendapatan per kapita, katanya, ialah fakta yang bersumber pada data.
IQBAL MUHTAROM
Soal Galian C di Jatinangor, Saling Lempar Kesalahan
amis, 13 Januari 2011
Soal Galian C di Jatinangor, Saling Lempar Kesalahan
JATINNAGOR,(GM)-
Pemilik lahan galian C yang terletak di Desa Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang saling lempar kesalahan dengan pengembang proyek, terkait perizinan yang hingga saat ini belum dipenuhi. Kedua pihak bersikukuh merasa benar. Sementara izin dari pengerjaan tersebut belum dikeluarkan kepala desa setempat.
Pemilik tanah Hj. Yeni didampingi suaminya H. Maman Permana kepada wartawan, Rabu (12/1) mengungkapan, proyek pengerukan di tanah miliknya berawal dari keinginannya menata tanah di belakang RM Sanur. Harapannya hal itu akan menambah nilai jual.
"Dari awal kami hanya ingin ada penataan tanah, yang tadinya bukit menjadi enak dilihat, sehingga menjadi daya tarik bagi orang lain atau investor," ujarnya.
Diakui Yeni, karena pengerukan tanah yang berbukit itu memerlukan alat berat, dirinya menawarkan pengerjaan pada salah satu perusahaan yang ada di Bandung dengan cara tukar guling. "Saya ingin lahan menjadi bagus tanpa biaya, dengan begitu saya tawarkan pada pihak kedua dan mereka menyepakati," ungkapnya.
Setelah ada kesepakatan, lanjut Yeni, segala sesuatu termasuk perizinan langsung diurus. Baik pada pihak terkait maupun warga sekitar. Namun masalah muncul ketika proses perizinan sedang ditempuh, pemilik proyek mendatangkan alat berat dan langsung mengeruk tanah.
"Ketika mobil alat berat datang, saya sudah memperingatkan pimpinan proyek supaya jangan dulu memasukkan kendaraan ke lokasi. Tapi karena mungkin perhitungan biaya sewa alat berat mahal, akhirnya pengerukan tetap dilaukan. Saya sudah berulang kali melarang tapi mereka tetap saja tidak nurut," bebernya.
Sementara Iim, salah seorang pegawai proyek saat dikonfirmasi perihal izin yang belum dikantongi mengatakan, pihak yang bersalah adalah pemilik tanah. Ia menilai pemilik lamban dalam mengurus perizinan. Sedangkan kesepakatan dan uang sudah diserahkan.
"Proses perizinan kami sudah diserahkan pada pemilik lahan, namun sudah hampir seminggu tak kunjung ada. Akhirnya kami terpaksa melakukan pengerjaan karena perhitungan sewa alat berat kalau dibiarkan berlama-lama biayanya mahal," jelasnya.
Sementara Camat Jatianngor Nandang Suparman menyatakan pihaknya sampai saat ini belum mengeluarkan izin terhadap proyek galian C. "Bagaimana mau mengeluarkan izin, rekomendasi dari desa saja belum diterima," akunya. (B.48)**
Soal Galian C di Jatinangor, Saling Lempar Kesalahan
JATINNAGOR,(GM)-
Pemilik lahan galian C yang terletak di Desa Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang saling lempar kesalahan dengan pengembang proyek, terkait perizinan yang hingga saat ini belum dipenuhi. Kedua pihak bersikukuh merasa benar. Sementara izin dari pengerjaan tersebut belum dikeluarkan kepala desa setempat.
Pemilik tanah Hj. Yeni didampingi suaminya H. Maman Permana kepada wartawan, Rabu (12/1) mengungkapan, proyek pengerukan di tanah miliknya berawal dari keinginannya menata tanah di belakang RM Sanur. Harapannya hal itu akan menambah nilai jual.
"Dari awal kami hanya ingin ada penataan tanah, yang tadinya bukit menjadi enak dilihat, sehingga menjadi daya tarik bagi orang lain atau investor," ujarnya.
Diakui Yeni, karena pengerukan tanah yang berbukit itu memerlukan alat berat, dirinya menawarkan pengerjaan pada salah satu perusahaan yang ada di Bandung dengan cara tukar guling. "Saya ingin lahan menjadi bagus tanpa biaya, dengan begitu saya tawarkan pada pihak kedua dan mereka menyepakati," ungkapnya.
Setelah ada kesepakatan, lanjut Yeni, segala sesuatu termasuk perizinan langsung diurus. Baik pada pihak terkait maupun warga sekitar. Namun masalah muncul ketika proses perizinan sedang ditempuh, pemilik proyek mendatangkan alat berat dan langsung mengeruk tanah.
"Ketika mobil alat berat datang, saya sudah memperingatkan pimpinan proyek supaya jangan dulu memasukkan kendaraan ke lokasi. Tapi karena mungkin perhitungan biaya sewa alat berat mahal, akhirnya pengerukan tetap dilaukan. Saya sudah berulang kali melarang tapi mereka tetap saja tidak nurut," bebernya.
Sementara Iim, salah seorang pegawai proyek saat dikonfirmasi perihal izin yang belum dikantongi mengatakan, pihak yang bersalah adalah pemilik tanah. Ia menilai pemilik lamban dalam mengurus perizinan. Sedangkan kesepakatan dan uang sudah diserahkan.
"Proses perizinan kami sudah diserahkan pada pemilik lahan, namun sudah hampir seminggu tak kunjung ada. Akhirnya kami terpaksa melakukan pengerjaan karena perhitungan sewa alat berat kalau dibiarkan berlama-lama biayanya mahal," jelasnya.
Sementara Camat Jatianngor Nandang Suparman menyatakan pihaknya sampai saat ini belum mengeluarkan izin terhadap proyek galian C. "Bagaimana mau mengeluarkan izin, rekomendasi dari desa saja belum diterima," akunya. (B.48)**
Sabtu, 09 Mei 2009
Pilih Kursi Dewan daripada Rumah Tangga
KOTA, PriOl - Berbeda partai, anggota DPRD Sumedang dari Partai Demokrat Nurani Pujianti, mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, Dina Rahman, yang dipastikan menjadi anggota DPRD Sumedang untuk periode 2009 - 2014 dari PAN.]
Wakil Panitera Pengadilan Agama (PA) Sumedang, M Ali Tuankotta, Selasa (5/5), membenarkan anggota DPRD Kab Sumedang Nurani Pujianti mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya. “Benar nama tersebut sudah terdaftar di sini dan sidang pertama akan berlangsung Kamis (7/5),” katanya seraya menambahkan sidang pertama biasanya upaya perdamaian.
Bahkan M. Ali menyebutkan, perkara gugatan cerai anggota DPRD yang masuk ke PA Sumedang ada dua perkara. "Di antaranya ajuan dari Nurani,” jelas M Ali.
Nurani sendiri ketika dihubungi wartawan tidak memberikan komentar. Sedangkan Dina menanggapi gugatan cerai hanya mengatakan dirinya belum mendapatkan panggilan dari PA. Soal gugatan cerai itu sendiri, Dina mengatakan terserah kepada isterinya. "Ya terserah istri saya," katanya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pasangan suami istri Nurani dan Dina, masing-masing menjadi caleg pada pileg 9 April lalu dari partai berbeda. Nurani Partai Demokrat dan Dina dari PAN.
Keduanya mendapat suara yang memenuhi syarat untuk menjadi caleg nanti. Namun, untuk Partai Demokrat ada aturan bahwa suami atau isteri yang menjadi angora dewan tidak boleh beristri atau bersuami yang menjadi anggota dewan dari partai lain. Akibatnya aturan tersebut mengoyak rumah tangga pasangan Dina dan Nurani. Dan tampaknya, keduanya lebih memilih menjadi anggota dewan daripada melanjutkan hidup sebagai satu keluarga.
Wakil Panitera Pengadilan Agama (PA) Sumedang, M Ali Tuankotta, Selasa (5/5), membenarkan anggota DPRD Kab Sumedang Nurani Pujianti mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya. “Benar nama tersebut sudah terdaftar di sini dan sidang pertama akan berlangsung Kamis (7/5),” katanya seraya menambahkan sidang pertama biasanya upaya perdamaian.
Bahkan M. Ali menyebutkan, perkara gugatan cerai anggota DPRD yang masuk ke PA Sumedang ada dua perkara. "Di antaranya ajuan dari Nurani,” jelas M Ali.
Nurani sendiri ketika dihubungi wartawan tidak memberikan komentar. Sedangkan Dina menanggapi gugatan cerai hanya mengatakan dirinya belum mendapatkan panggilan dari PA. Soal gugatan cerai itu sendiri, Dina mengatakan terserah kepada isterinya. "Ya terserah istri saya," katanya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pasangan suami istri Nurani dan Dina, masing-masing menjadi caleg pada pileg 9 April lalu dari partai berbeda. Nurani Partai Demokrat dan Dina dari PAN.
Keduanya mendapat suara yang memenuhi syarat untuk menjadi caleg nanti. Namun, untuk Partai Demokrat ada aturan bahwa suami atau isteri yang menjadi angora dewan tidak boleh beristri atau bersuami yang menjadi anggota dewan dari partai lain. Akibatnya aturan tersebut mengoyak rumah tangga pasangan Dina dan Nurani. Dan tampaknya, keduanya lebih memilih menjadi anggota dewan daripada melanjutkan hidup sebagai satu keluarga.
Soetrisno Bachir Restui Hatta Rajasa Ketidakhadiran Soetrisno dalam pemaparan pandangan Hatta, karena Soetrisno sakit.
VIVAnews - Keputusan Rapat Kerja Nasional Partai Amanat Nasional yang mengajukan Hatta Rajasa sebagai calon wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono didukung penuh Ketua Umumnya, Soetrisno Bachir. Meski, dalam pemaparan pandangan-pandangan Hatta, Soetrisno tidak hadir dalam acara itu.
Menurut Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Amanat Nasional Dradjad Wibowo, Soetrisno sempat hadir dalam pembukaan Rakernas. "Soal Pak Hatta, buktinya dia yang memukul gongnya," kata dia kepada VIVAnews melalui sambungan telepon, Minggu 3 Mei 2009.
Namun, setelah pembukaan Rakernas, Soetrisno bergegas meninggalkan forum. Jadi saat pemaparan pandangan Soetrisno sudah tidak ada. "Katanya dia sedang tidak enak badan," ujar Dradjad.
Selain itu, Soetrisno juga sempat mengadakan pembicaraan dengan Ketua Majelis Penasihat Partai M Amien Rais sebelum Rakernas dimulai. Maklum saja, Amien sempat mengumpulkan ketua-ketua Dewan Pimpinan Wilayah PAN tanpa sepengetahuan Soetrisno Bachir agar PAN merapat ke Partai Demokrat. "Kalau sedikit memanas itu wajar, namanya dinamika politik" kata Dradjad.
Sabtu 2 Mei kemarin, PAN mengadakan Rakernas di Yogyakarta. Rapat ini memutuskan untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat. Selain itu, PAN juha mengajukan Hatta Rajasa sebagai calon wakil presiden dari PAN mendampingi Yudhoyono.
• VIVAnews
Menurut Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Amanat Nasional Dradjad Wibowo, Soetrisno sempat hadir dalam pembukaan Rakernas. "Soal Pak Hatta, buktinya dia yang memukul gongnya," kata dia kepada VIVAnews melalui sambungan telepon, Minggu 3 Mei 2009.
Namun, setelah pembukaan Rakernas, Soetrisno bergegas meninggalkan forum. Jadi saat pemaparan pandangan Soetrisno sudah tidak ada. "Katanya dia sedang tidak enak badan," ujar Dradjad.
Selain itu, Soetrisno juga sempat mengadakan pembicaraan dengan Ketua Majelis Penasihat Partai M Amien Rais sebelum Rakernas dimulai. Maklum saja, Amien sempat mengumpulkan ketua-ketua Dewan Pimpinan Wilayah PAN tanpa sepengetahuan Soetrisno Bachir agar PAN merapat ke Partai Demokrat. "Kalau sedikit memanas itu wajar, namanya dinamika politik" kata Dradjad.
Sabtu 2 Mei kemarin, PAN mengadakan Rakernas di Yogyakarta. Rapat ini memutuskan untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat. Selain itu, PAN juha mengajukan Hatta Rajasa sebagai calon wakil presiden dari PAN mendampingi Yudhoyono.
• VIVAnews
Kamis, 07 Mei 2009
Hatta Gagal Cawapres, PAN Tetap Dukung SBY
JAKARTA - Tak ada asap jika tak ada api. Pepatah tersebut saat ini pantas ditunjukkan kepada Partai Amanat Nasional (PAN) yang menyatakan berkoalisi dengan Partai Demokrat dalam pemilihan presiden.
Dengan koalisi tersebut, partai dengan nomor 9 ini berharap salah satu kadernya yakni Hatta Radjasa dapat menjadi calon wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, apa jadinya jika SBY tak memilih Hatta?
"Kami akan tetap berkoalisi dengan Demokrat sekalipun Hatta tidak menjadi cawapres," ujar petinggi PAN Drajad Wibowo dalam perbincangannya dengan okezone per telepon, Rabu (6/5/2009).
Menurutnya, koalisi tersebut dilakukan karena para kader ingin menyelamatkan nama besar PAN pada pemilu selanjutnya. Bergabung dengan Demokrat dan mengusung SBY dinilai menjadi langkah yang tepat.
Apakah PAN meminta sesuatu kepada SBY?
"Itu pasti lah. Dalam dunia politik pasti ada timbal baliknya. Namun, kami belum tahu soal apa yang akan kami dapat karena masih dikomunikasikan," pungkasnya. (teb)
Dengan koalisi tersebut, partai dengan nomor 9 ini berharap salah satu kadernya yakni Hatta Radjasa dapat menjadi calon wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, apa jadinya jika SBY tak memilih Hatta?
"Kami akan tetap berkoalisi dengan Demokrat sekalipun Hatta tidak menjadi cawapres," ujar petinggi PAN Drajad Wibowo dalam perbincangannya dengan okezone per telepon, Rabu (6/5/2009).
Menurutnya, koalisi tersebut dilakukan karena para kader ingin menyelamatkan nama besar PAN pada pemilu selanjutnya. Bergabung dengan Demokrat dan mengusung SBY dinilai menjadi langkah yang tepat.
Apakah PAN meminta sesuatu kepada SBY?
"Itu pasti lah. Dalam dunia politik pasti ada timbal baliknya. Namun, kami belum tahu soal apa yang akan kami dapat karena masih dikomunikasikan," pungkasnya. (teb)
Ketika Caleg Harus Memilih
PASANGAN Dina Rahman (27) dan Nurani Fuzianti (28) bukannya menikmati kemenangan setelah hasil perolehan suara menunjukkan keduanya berhasil meraih tiket untuk duduk di DPRD Kabupaten Sumedang.
Pasangan suami-istri yang telah dikarunia satu anak berusia empat tahun ini ibarat harus makan buah simalakama. Ternyata Partai Demokrat, partai tempat Nuraini mencalonkan diri, memiliki aturan yang tak membolehkan pasangan suami-istri berbeda partai menjadi anggota dewan.
Tentu ini pilihan sulit buat mereka karena, jika keduanya keukeuh meneruskan keinginann menjadi anggota DPRD, pasangan suami-istri ini harus bercerai. Sebaliknya, jika memilih melanggengkan bahtera rumah tangga, satu di antara mereka harus mundur dari anggota legislatif.
Dina menjadi caleg terpilih dari PAN untuk daerah pemilihan Sumedang 1,
Cimanggung-Jatinangor. Adapun istrinya, Nurani, yang juga anggota DPRD, terpilih lagi di daerah pemilihan Sumedang 6.
"Saya dan istri saya gembira bisa menjadi anggota DPRD Sumedang lagi. Saya sebelumnya juga anggota DPRD, tapi di-reccal partai dan sekarang bisa membuktikan kembali dapat kursi," kata Dina, Kamis (23/4).
Namun, terang dia, masalah yang dihadapi saat ini amat pelik berkaitan dengan bahtera rumah tangganya. "Ada aturan di partai istri saya, Demokrat tidak membolehkan suami-istri menjadi caleg dan anggota DPRD dari partai yang berbeda," kata anak pengusaha beras di Cimanggung ini.
Maka ada dua pilihan yang sangat berat, kalau tetap mempertahankan rumah tangga maka istrinya itu harus mundur dari caleg terpilih. Dina sendiri berjodoh dengan Nurani ketika sama-sama menjadi anggota DPRD.
Kalau pun ingin tetap menjadi caleg terpilih dan dilantik sebagai anggota DPRD, kata Dina, maka rumah tangga yang terbangun sejak lima tahun harus berantakan. "Pilihannya harus cerai kalau tetap ingin berpolitik," kata Dina.
Dina sendiri mengaku akan terus maju. Menurutnya, menjadi caleg terpilih itu bukan pekerjaan mudah.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Otong Dartum menyebutkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat mengeluarkan aturan tentang suami-istri yang berbeda partai dan menjadi anggota DPRD.
"Ada surat keputusan dari DPP Demokrat yang dikeluarkan tahun 2007. Ada larangan kalau pasangan suami-istri berbeda partai menjadi caleg dan juga anggota DPRD," kata Otong, kemarin.
Ia mengaku, Nurani yang juga sekretaris Fraksi Demokrat sudah memegang dan membaca surat keputusan itu. "Aturan itu turun ketika mereka telah menikah pada 2005 dan keputusan itu dibuat tahun 2007," kata Otong.
Dalam aturan itu disebutkan kalau ada suami istri yang menjadi caleg dan anggota DPRD berbeda maka ada dua pilihan. "Kalau tetap mempertahankan rumah tangga maka harus mundur atau di-reccal," kata Otong.
Ia mengatakan, Nurani meminta waktu satu bulan untuk menentukan keputusan. "Saat ini DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Demokrat belum mengambil keputusan," kata Otong.(tribun jabar/deddi rustandi)
Pasangan suami-istri yang telah dikarunia satu anak berusia empat tahun ini ibarat harus makan buah simalakama. Ternyata Partai Demokrat, partai tempat Nuraini mencalonkan diri, memiliki aturan yang tak membolehkan pasangan suami-istri berbeda partai menjadi anggota dewan.
Tentu ini pilihan sulit buat mereka karena, jika keduanya keukeuh meneruskan keinginann menjadi anggota DPRD, pasangan suami-istri ini harus bercerai. Sebaliknya, jika memilih melanggengkan bahtera rumah tangga, satu di antara mereka harus mundur dari anggota legislatif.
Dina menjadi caleg terpilih dari PAN untuk daerah pemilihan Sumedang 1,
Cimanggung-Jatinangor. Adapun istrinya, Nurani, yang juga anggota DPRD, terpilih lagi di daerah pemilihan Sumedang 6.
"Saya dan istri saya gembira bisa menjadi anggota DPRD Sumedang lagi. Saya sebelumnya juga anggota DPRD, tapi di-reccal partai dan sekarang bisa membuktikan kembali dapat kursi," kata Dina, Kamis (23/4).
Namun, terang dia, masalah yang dihadapi saat ini amat pelik berkaitan dengan bahtera rumah tangganya. "Ada aturan di partai istri saya, Demokrat tidak membolehkan suami-istri menjadi caleg dan anggota DPRD dari partai yang berbeda," kata anak pengusaha beras di Cimanggung ini.
Maka ada dua pilihan yang sangat berat, kalau tetap mempertahankan rumah tangga maka istrinya itu harus mundur dari caleg terpilih. Dina sendiri berjodoh dengan Nurani ketika sama-sama menjadi anggota DPRD.
Kalau pun ingin tetap menjadi caleg terpilih dan dilantik sebagai anggota DPRD, kata Dina, maka rumah tangga yang terbangun sejak lima tahun harus berantakan. "Pilihannya harus cerai kalau tetap ingin berpolitik," kata Dina.
Dina sendiri mengaku akan terus maju. Menurutnya, menjadi caleg terpilih itu bukan pekerjaan mudah.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Otong Dartum menyebutkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat mengeluarkan aturan tentang suami-istri yang berbeda partai dan menjadi anggota DPRD.
"Ada surat keputusan dari DPP Demokrat yang dikeluarkan tahun 2007. Ada larangan kalau pasangan suami-istri berbeda partai menjadi caleg dan juga anggota DPRD," kata Otong, kemarin.
Ia mengaku, Nurani yang juga sekretaris Fraksi Demokrat sudah memegang dan membaca surat keputusan itu. "Aturan itu turun ketika mereka telah menikah pada 2005 dan keputusan itu dibuat tahun 2007," kata Otong.
Dalam aturan itu disebutkan kalau ada suami istri yang menjadi caleg dan anggota DPRD berbeda maka ada dua pilihan. "Kalau tetap mempertahankan rumah tangga maka harus mundur atau di-reccal," kata Otong.
Ia mengatakan, Nurani meminta waktu satu bulan untuk menentukan keputusan. "Saat ini DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Demokrat belum mengambil keputusan," kata Otong.(tribun jabar/deddi rustandi)
Konflik PAN Bakal Berlanjut
Jakarta - Konflik internal di tubuh Partai Amanat Nasional (PAN) diprediksi bakal berjalan panjang. Sebab Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir sampai saat ini masih belum mau menerima hasil keputusan Rapimans Yogya yang mencalonkan Hatta Rajasa sebagai cawapres tunggal SBY.
"Mas Tris sampai sekarang belum bisa menerima hasil itu. Karenanya, ini bisa panjang kalau kubu Pak Amien tidak membicarakan masalah Rapimnas dari hati ke hati lagi," kata pengurus DPP PAN yang tidak mau disebutkan namanya kepada detikcom, Selasa (5/5/2009).
Menurut anggota DPR RI ini, jika sampai pengajuan capres dan cawapres konflik internal ini tidak terselesaikan, PAN terancam tidak memberikan dukungan secara resmi kepada capres tertentu. Sebab SB akan menghambat tanda tangan dukungan PAN terhadap capres tertentu jika masalah internal tidak terselesaikan dengan baik.
"Saya dengar Mas Tris benar-benar kecewa. Kalau hasil Yogya dipaksakan tanpa ada pembicaraan lagi, kabarnya Mas Tris tidak akan menandatangani surat dukungan parpol," paparnya.
Saat ditanya bagaimana jika seandainya langkah SB yang menolak menandatangani dukungan resmi PAN kepada SBY dan PD, apakah tidak takut digulingkan, sumber itu menjawab," Mas Tris itu merasa kurang apa usahanya dia selama ini untuk mempertahankan suara PAN. Tapi apa yang dia dapat. Akhirnya, muncul semacam pemikiran, tidak peduli mau diapakan dia."
Untuk diketahui, konflik internal PAN memuncak saat digelarnya Rakernas PAN di Yogyakarta. Dalam Rakernas itu sebelumnya disepakati bahwa hasilnya tidak akan menyebutkan nama tertentu untuk cawapres, karena soal cawapres secara final akan diputus dalam Rakernas ke 2 PAN di Jakarta tanggal 9 Mei mendatang.
Tetapi yang terjadi dilapangan justru keputusan pencalonan tunggal Hatta Rajasa sebagai satu-satunya kader PAN yang akan diusung dalam bursa cawapres SBY. Kontan saja keputusan ini menjadikan SB dan kubunya merasa ditelikung.
( yid / nrl )
"Mas Tris sampai sekarang belum bisa menerima hasil itu. Karenanya, ini bisa panjang kalau kubu Pak Amien tidak membicarakan masalah Rapimnas dari hati ke hati lagi," kata pengurus DPP PAN yang tidak mau disebutkan namanya kepada detikcom, Selasa (5/5/2009).
Menurut anggota DPR RI ini, jika sampai pengajuan capres dan cawapres konflik internal ini tidak terselesaikan, PAN terancam tidak memberikan dukungan secara resmi kepada capres tertentu. Sebab SB akan menghambat tanda tangan dukungan PAN terhadap capres tertentu jika masalah internal tidak terselesaikan dengan baik.
"Saya dengar Mas Tris benar-benar kecewa. Kalau hasil Yogya dipaksakan tanpa ada pembicaraan lagi, kabarnya Mas Tris tidak akan menandatangani surat dukungan parpol," paparnya.
Saat ditanya bagaimana jika seandainya langkah SB yang menolak menandatangani dukungan resmi PAN kepada SBY dan PD, apakah tidak takut digulingkan, sumber itu menjawab," Mas Tris itu merasa kurang apa usahanya dia selama ini untuk mempertahankan suara PAN. Tapi apa yang dia dapat. Akhirnya, muncul semacam pemikiran, tidak peduli mau diapakan dia."
Untuk diketahui, konflik internal PAN memuncak saat digelarnya Rakernas PAN di Yogyakarta. Dalam Rakernas itu sebelumnya disepakati bahwa hasilnya tidak akan menyebutkan nama tertentu untuk cawapres, karena soal cawapres secara final akan diputus dalam Rakernas ke 2 PAN di Jakarta tanggal 9 Mei mendatang.
Tetapi yang terjadi dilapangan justru keputusan pencalonan tunggal Hatta Rajasa sebagai satu-satunya kader PAN yang akan diusung dalam bursa cawapres SBY. Kontan saja keputusan ini menjadikan SB dan kubunya merasa ditelikung.
( yid / nrl )
Senin, 20 April 2009
Amien Rais Bantah "Membelah" PAN
JAKARTA - Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN Amien Rais membantah pertemuan yang digalangnya telah menimbulkan konflik internal partainya. Bahkan, Amien juga membantah apa yang dilakukannya menyalahi aturan meski dalam pertemuan tersebut tidak dihadiri Ketua Umum DPP PAN Soetrisno Bachir.
Menurut Amien, pertemuan di rumahnya Sleman, Yogyakarta, tersebut sudah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai. Karena itu, kata dia, apa yang dilakukannya bukanlah mendahului keputusan DPP PAN.
"MPP boleh (melakukan pertemuan dan mengundang pengurus PAN) kapan saja. Menurut anggaran dasar, Ketua MPP boleh mengundang pengurus eksekutif partai mulai dari DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sampai DPP kapan saja untuk keperluan apa saja," kata Amien Rais disela-sela acara silaturahmi Islam untuk Kebangkitan Indonesia, di Jakarta, Senin (20/4/2009).
Dalam kesempatan itu, Amien menyatakan bahwa Pilpres nanti kans besar hanya dimiliki oleh dua kekuatan yakni kubunya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan kubunya Megawati Soekarnoputri. Namun, kata dia, peluang besar hanya dimiliki oleh SBY. Dia juga mengakui dalam pertemuan di kediamannya dirinya mengarahkan agar pengurus wilayah mendukung Partai Demokrat.
"Saya kemarin itu meng-endorse PAN yang hanya enam koma sekian persen itu jadi mitra junior, bukan mitra senior Partai Demokrat," ujarnya.
Hal itu, kata dia, karena dirinya dan para pengurus wilayah PAN mengakui bahwa yang berpeluang besar untuk maju lagi sebagai calon presiden adalah SBY.
"Kami di sana itu mengutak-atik dan menganalisa keadaan kami (PAN). Sejauh ini, memang yang hampir pasti jadi capres kembali itu memang Pak Yudhoyono. Peluang besar kemenangan Pilpres pada Juli nanti itu memang dari segi rasional, dari segi politik, itu ada di Pak Yudhoyono," tandasnya. (mbs)
Menurut Amien, pertemuan di rumahnya Sleman, Yogyakarta, tersebut sudah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai. Karena itu, kata dia, apa yang dilakukannya bukanlah mendahului keputusan DPP PAN.
"MPP boleh (melakukan pertemuan dan mengundang pengurus PAN) kapan saja. Menurut anggaran dasar, Ketua MPP boleh mengundang pengurus eksekutif partai mulai dari DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sampai DPP kapan saja untuk keperluan apa saja," kata Amien Rais disela-sela acara silaturahmi Islam untuk Kebangkitan Indonesia, di Jakarta, Senin (20/4/2009).
Dalam kesempatan itu, Amien menyatakan bahwa Pilpres nanti kans besar hanya dimiliki oleh dua kekuatan yakni kubunya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan kubunya Megawati Soekarnoputri. Namun, kata dia, peluang besar hanya dimiliki oleh SBY. Dia juga mengakui dalam pertemuan di kediamannya dirinya mengarahkan agar pengurus wilayah mendukung Partai Demokrat.
"Saya kemarin itu meng-endorse PAN yang hanya enam koma sekian persen itu jadi mitra junior, bukan mitra senior Partai Demokrat," ujarnya.
Hal itu, kata dia, karena dirinya dan para pengurus wilayah PAN mengakui bahwa yang berpeluang besar untuk maju lagi sebagai calon presiden adalah SBY.
"Kami di sana itu mengutak-atik dan menganalisa keadaan kami (PAN). Sejauh ini, memang yang hampir pasti jadi capres kembali itu memang Pak Yudhoyono. Peluang besar kemenangan Pilpres pada Juli nanti itu memang dari segi rasional, dari segi politik, itu ada di Pak Yudhoyono," tandasnya. (mbs)
Maju Capres, SB Tunggu Izin Keluarga
Jakarta - Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir (SB) belum memutuskan untuk maju dalam bursa capres. Dia mengaku mesti meminta izin keluarga lebih dahulu.
"Saya tidak mengatakan saya menolak jadi capres tapi saya belum memutuskan, tentunya saya harus rundingan dulu dengan keluarga," ujar SB pada acara deklarasi relawan pro SB di Jl Cipaku IV Jakarta Selatan, Senin (25/8/2008).
Menurut SB dukungan yang diberikan kepada dirinya untuk jadi capres telah datang jauh hari sebelumnya dari beberapa tokoh di daerah-daerah.
"Peristiwa hari ini bukan yang pertama saya alami, di Parung, di Surabaya, bahkan di rakernas PAN di Surabaya sebagian besar pimpinan meminta saya jadi capres," ujarnya.
SB mengakui untuk maju sebagai capres pada pilpres 2009 nanti sangat berat. Hal itu dapat dilihat dalam ketentuan undang-undang yang mensyaratkan capres harus memperoleh dukungan suara dari partai politik yang ada di DPR minimal 15 persen.
"Calon-calon presiden nanti akan gugur karena syarat yang berat itu," sebut SB.
Bercermin dari ketentuan UU pilpres yang masih dalam penggodokan, secara tersirat SB menyampaikan bahwa dirinya baru bersedia maju jika perolehan suara PAN sesuai dengan syarat yang tercantum dalam undang-undang.
"Partai kalau perolehan suaranya segitu-gitu saja tidak sampai 15 persen, bagaimana mencalonkan saya," tandasnya. (ddt/ndr)
"Saya tidak mengatakan saya menolak jadi capres tapi saya belum memutuskan, tentunya saya harus rundingan dulu dengan keluarga," ujar SB pada acara deklarasi relawan pro SB di Jl Cipaku IV Jakarta Selatan, Senin (25/8/2008).
Menurut SB dukungan yang diberikan kepada dirinya untuk jadi capres telah datang jauh hari sebelumnya dari beberapa tokoh di daerah-daerah.
"Peristiwa hari ini bukan yang pertama saya alami, di Parung, di Surabaya, bahkan di rakernas PAN di Surabaya sebagian besar pimpinan meminta saya jadi capres," ujarnya.
SB mengakui untuk maju sebagai capres pada pilpres 2009 nanti sangat berat. Hal itu dapat dilihat dalam ketentuan undang-undang yang mensyaratkan capres harus memperoleh dukungan suara dari partai politik yang ada di DPR minimal 15 persen.
"Calon-calon presiden nanti akan gugur karena syarat yang berat itu," sebut SB.
Bercermin dari ketentuan UU pilpres yang masih dalam penggodokan, secara tersirat SB menyampaikan bahwa dirinya baru bersedia maju jika perolehan suara PAN sesuai dengan syarat yang tercantum dalam undang-undang.
"Partai kalau perolehan suaranya segitu-gitu saja tidak sampai 15 persen, bagaimana mencalonkan saya," tandasnya. (ddt/ndr)
Relawan Pro SB, Think Thank SB Gapai Kursi Capres
Jakarta - Soetrisno Bachir (SB) sudah ancang-ancang untuk menggapai kursi Capres. Langkah awalnya dengan pembentukan relawan pro SB.
"Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk berpartisipasi mencari pemimpin bangsa," ujar Ketua Panitia Deklarasi relawan pro SB, Ketut Adhiatmika, di acara deklarasi di Jl Cipaku IV Jakarta Selatan, senin (25/8/2008) malam.
Menurut Ketut acara ini murni berasal dari aspirasi mayarakat bawah, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan PAN. Bahkan untuk mendanai kegiatan ini pihaknya memperolah dari iuran anggota relawan pro SB.
"Tidak ada iuran dari PAN dan pak Soetrisno Bachir, kita iuran masing-masing," sebutnya.
Ketut dalam sambutannya menyatakan relawan ini tidak mesti harus berisikan kader-kader PAN tetapi juga bisa berasal dari partai lain.
"Pak Sefi (Ketua Relawan Pro SB Sefi Harefa) dulu berbaju kuning, Pak Bukhori (Sekretaris Relawan Pro SB Bukhori Makmum) dulu bajunya hijau kini mereka bergabung dalam relawan pro SB," ucapnya yang kemudian disambut dengan tepuk tangan para warga yang hadir.
Ketut tidak memungkiri bahwa deklarasi relawan pro SB adalah untuk mendukung Soetrisno Bachir sebagai capres pada pemilu 2009. "Ini untuk memajukan Pak Soetrisno Bachir sebagai pemimpin," sebutnya.
Hal ini juga di pertegas oleh pernyataan pengurus relawan pro SB. "Kami relawan pro SB mendukung penuh pak Soetrisno Bachir untuk jadi presiden yang akan datang," sebut ketua relawan pro SB Sefi Harefa.
Sedang SB, ketika dimintai komentarnya menyebutkan bahwa aksi relawan pro SB adalah bukan bagian dari kampanye. "Ini bukan kampanye, yang hadir disini bukan PAN saja, saya tidak menggunakan baju PAN," seraya menunjuk pada kemeja hijau yang dikenakannya.
Menurut SB kegiatan ini adalah untuk mengajak warga masyarakat berdiskusi menghadapi persoalan kemasyarakatan yang dihinggapi tanpa menggunakan bendera partai.
"Diharapkan nanti pada saat kampanye, seseorang yang dipilih bukan karena partainya tapi karena kedekatannya dengan masyarakat, Dia mampu pimpin masyarakat," tegas SB. (ddt/ndr)
"Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk berpartisipasi mencari pemimpin bangsa," ujar Ketua Panitia Deklarasi relawan pro SB, Ketut Adhiatmika, di acara deklarasi di Jl Cipaku IV Jakarta Selatan, senin (25/8/2008) malam.
Menurut Ketut acara ini murni berasal dari aspirasi mayarakat bawah, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan PAN. Bahkan untuk mendanai kegiatan ini pihaknya memperolah dari iuran anggota relawan pro SB.
"Tidak ada iuran dari PAN dan pak Soetrisno Bachir, kita iuran masing-masing," sebutnya.
Ketut dalam sambutannya menyatakan relawan ini tidak mesti harus berisikan kader-kader PAN tetapi juga bisa berasal dari partai lain.
"Pak Sefi (Ketua Relawan Pro SB Sefi Harefa) dulu berbaju kuning, Pak Bukhori (Sekretaris Relawan Pro SB Bukhori Makmum) dulu bajunya hijau kini mereka bergabung dalam relawan pro SB," ucapnya yang kemudian disambut dengan tepuk tangan para warga yang hadir.
Ketut tidak memungkiri bahwa deklarasi relawan pro SB adalah untuk mendukung Soetrisno Bachir sebagai capres pada pemilu 2009. "Ini untuk memajukan Pak Soetrisno Bachir sebagai pemimpin," sebutnya.
Hal ini juga di pertegas oleh pernyataan pengurus relawan pro SB. "Kami relawan pro SB mendukung penuh pak Soetrisno Bachir untuk jadi presiden yang akan datang," sebut ketua relawan pro SB Sefi Harefa.
Sedang SB, ketika dimintai komentarnya menyebutkan bahwa aksi relawan pro SB adalah bukan bagian dari kampanye. "Ini bukan kampanye, yang hadir disini bukan PAN saja, saya tidak menggunakan baju PAN," seraya menunjuk pada kemeja hijau yang dikenakannya.
Menurut SB kegiatan ini adalah untuk mengajak warga masyarakat berdiskusi menghadapi persoalan kemasyarakatan yang dihinggapi tanpa menggunakan bendera partai.
"Diharapkan nanti pada saat kampanye, seseorang yang dipilih bukan karena partainya tapi karena kedekatannya dengan masyarakat, Dia mampu pimpin masyarakat," tegas SB. (ddt/ndr)
Artis PAN Emoh Disebut Langkahi Kader Senior
Jakarta - Ramai-ramai kader PAN memprotes nomor urut caleg. Mereka merasa dilangkahi artis-artis yang masuk ke PAN. Bagaimana komentar para artis soal ini?
"Saya sangat menghormati kader-kader PAN yang berjuang sebelumnya. Untuk menghormati mereka maka nomor berapapun saya terima," Sebut caleg artis yang diusung PAN, Derry Drajat saat acara deklarasi relawan pro SB di Jl. Cipaku IV Jakarta Selatan senin (25/8/2008) malam.
Derry yang bertarung di daerah Pemilihan Jawa Barat 2 ini menuturkan, dirinya sampai sekarang belum tahu dipasang pada nomor urut berapa pada pemilu legislatif nanti. Selain itu ketentuan PAN yang menggunakan suara terbanyak tidaklah berpengaruh terhadap nomor urut.
Derry juga menjelaskan artis yang jadi caleg di PAN ditempatkan di daerah yang kering, ini menunjukkan artis dituntut untuk membesarkan partai.
"Artis yang ditempatkan PAN adalah ditempat kering," sebut artis yang mengaku sudah lima tahun mempersiapkan diri sebagai caleg PAN tersebut.
Sementara itu caleg artis dari PAN yang lain, Marini Zumarnis juga membantah adanya konflik yang terjadi antara kader PAN dan artis yang menjadi caleg PAN.
"Tidak ada masalah, kita saling bekerjasama satu sama lain untuk membesarkan partai," sebut Marini yang datang menggunakan kemeja merah.
Menurut Marini semua warga memilki hak yang sama untuk dipilih dan sekarang rakyat menginkan calon anggota dewan yang baik, "Semua yang dibutuhkan masyarakat sekarang adalah niat baik dan hati nurani dari para calon," ujarnya.
Marini menegaskan bahwa dirinya telah siap maju sebagai caleg pada pemilu 2009, hal ini didasarkan pada kegemarannya berdiskusi sejak kecil dengan sang ayah yang dulunya juga mantan anggota DPR. Kini untuk menambah pengetahuannya tentang politik, Marini menyibukan diri dengan banyak membaca buku.
"Saya, kira-kira sudah mempersiapkan selama 2 tahun," pungkasnya. (ddt/ndr)
Langganan:
Postingan (Atom)