Sabtu, 15 Januari 2011
Pernyataannya yang Berbau SARA
Rektor IPDN Diminta Tanggung Jawab
JATINANGOR,(GM)-
Sejumlah tokoh Jatinangor meminta Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), I Nyoman Sumaryadi bertanggung jawab dan mundur dari jabatannya. Sumaryadi dinilai menyinggung masyarakat Sunda dengan pernyataannya pada apel pagi di kampus IPDN Jatinangor, Kamis (13/1).
Hal ini terungkap dalam pertemuan sejumlah tokoh Jatinangor di Sanggar Motekar, Desa Sayang, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, Jumat (14/1). Hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Forum Jatinangor, Dudi Supardi, mantan anggota DRPD Kab. Sumedang Ismet Suparmat, Ketua Paguyuban Sumedang Larang Muhammad Ahmad, Ketua Puser Budaya Sunda Arisandi, dan seniman Sunda Supriatna. Selain itu tampak juga Camat Jatinangor Nandang Suparman dan Kapolres Sumedang AKBP Nurulloh.
Menurut Supriatna, jika benar pernyataan tersebut disampaikan rektor, sebagai urang Sunda dirinya merasa tersinggung. Untuk itu, pihaknya menuntut Sumaryadi mundur dari jabatannya. "Tentu kita sangat menyayangkan kalau statement itu benar muncul dari mulut seorang pemimpin. Jika demikian, kami meminta beliau minta maaf dan mundur dari jabatannya," tegas Supriatna.
Meski demikian, pihaknya akan menelusuri terlebih dulu penyebar SMS berisi pernyataan Sumaryadi itu dan meminta informasi dari pihak yang netral. "Harus ada pembelajaran bagi yang telah menyebar SARA, apalagi yang menyinggung warga Sunda. Kalau dibiarkan harga diri kita sebagai masyarakat Sunda rasanya diinjak-injak," ujarnya.
Hal senada terlontar dari Dudi Supardi. Ia berpendapat, jika rektor telah melakukan kesalahan dengan ucapannya maka ia harus meminta maaf dan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. "Jelas kita kecewa kalau pernyataan itu benar. Beliau semestinya menghargai masyarakat Jatinanggor yang mayoritas urang Sunda. Bagaimanapun beliau hidup di Tatar Parahyangan," ucap Dudi.
Sementara Kapolres Sumedang, AKBP Nurulloh menyatakan, protes yang disampaikan sejumlah tokoh itu hal yang wajar. Namun tetap harus disampaikan dalam suasana kondusif dan mematuhi asas praduga tak bersalah. "Kami dari kepolisian hanya mengimbau agar protes disampaikan dengan mekanisme yang benar. Hindari perilaku anarkis dan jaga selalu ketertiban," harapnya.
Sementara Camat Jatinangor, Nandang Suparman meminta warga untuk tidak terprovokasi SMS tersebut. "Saya minta warga lebih cerdas untuk tidak terpancing hal-hal yang belum pasti kebenarannya. Saya sudah konfirmasi ke IPDN dan tidak ada sama sekali pernyataan berbau SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) tersebut," ujar Nandang.
Suasana memanas saat beredar pesan singkat di antara sejumlah orang yang isinya menyebutkan, pada apel pagi Rektor IPDN mengeluarkan pernyataan yang menyinggung perasaan orang Sunda. Pernyataan SARA itu tidak pantas dikatakan seorang pimpinan pencetak kader pamong praja yang notabene berasal dari seluruh penjuru Nusantara. Bisa jadi atas penebangan pohon yang dilakukan warga sekitar kampus dan banyaknya kabel yang hilang serta saluran air yang rusak, rektor disebut menyatakan, apakah semua orang Sunda maling.
Membantah
Saat dikonfirmasi, rektor membantah mengeluarkan pernyataan tersebut. Ia menegaskan tidak pernah mengucapkan hal yang menyinggung perasaan orang Sunda. "Saya tegaskan, statement saya pada apel pagi itu adalah, 'Saudara-saudara pamdal (pengamanan dalam) mayoritas adalah saudara kita dan tahu semua bahwa orang Sunda budayanya halus, sopan, dan eweuh pakewuh, sehingga ada orang masuk kampus mengambil barang-barang atau maling inventaris negara, bekas rehab asrama IPDN, tidak berani menegur. Jangan sampai pamdal kita melindungi maling, artinya ikut jadi maling, maka bekerja lebih baik dan pertahankan nama baik orang Sunda'," terangnya.
"Pernyataan itu disaksikan peserta apel. Saya minta kalimat tersebut jangan dipelintir. Ini bentuk penghargaan saya terhadap teman-teman dan warga di IPDN. Saya justru mengingatkan agar menjaga nama baik IPDN bersama-sama secara sinergis. Sekali lagi mohon jangan salah mengerti. Maksud saya sangat baik sebagai sesama muslim," tambahnya. (B.48)**
Sabtu, 15 Januari 2011
Kamis, 13 Januari 2011
Hatta Rajasa: Hormati Etika Koalisi!
KOALISI
Hatta Rajasa: Hormati Etika Koalisi!
Laporan wartawan KOMPAS.com Hindra Liu
Minggu, 2 Januari 2011 | 20:30 WIB
KOMPAS/RIZA FATHONI
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa pada pidato politik awal tahun 2011, Minggu (2/1/2011), mengatakan, koalisi dalam konteks sistem presidensial harus dimaknai sebagai upaya mencapai keberhasilan pemerintah yang telah dipilih rakyat. PAN, kata Hatta, juga menyadari bahwa partai politik dalam koalisi memiliki aspirasi yang berbeda-beda. Bahkan, tak jarang aspirasi tersebut bersinggungan.
Namun apabila kita sudah sepakat berkoalisi, tentu ada etika-etika koalisi yang perlu dihormati dan ditegakkan bersama.
-- Hatta Rajasa
"Namun apabila kita sudah sepakat berkoalisi, tentu ada etika-etika koalisi yang perlu dihormati dan ditegakkan bersama," katanya.
"PAN juga meyakini, berkoalisi bukan berarti terjadi akuisisi politik dari satu partai ke partai lainnya. Berkoalisi juga tidak berarti mengkooptasi hak-hak partai politik dan anggota parlemen di DPR. Berkoalisi memerlukan kebersamaan yang dilandasi oleh tanggung jawab," tambahnya.
Hatta menekankan, demokrasi bukan sekedar alat mencapai tujuan. Sebaliknya, demokrasi adalah nilai untuk mencapai kesejahteraan.
"Demokrasi memberikan rasa memiliki dari setiap individu bangsa karena semua aspirasi tertampung dan terwakili. Demokrasi menjadi kanal bagi semua ketidakpuasan dan perbedaan pendapat yang tentunya bisa diselesaikan melalui proses demokrasi yang damai," katanya.
"Freedom tanpa rule of law akan mencederai demokrasi itu sendiri. Demokrasi akan mendorong setiap orang, setiap komponen bangsa memberikan yang terbaik untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat," sambungnya.
Hatta Rajasa: Hormati Etika Koalisi!
Laporan wartawan KOMPAS.com Hindra Liu
Minggu, 2 Januari 2011 | 20:30 WIB
KOMPAS/RIZA FATHONI
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa pada pidato politik awal tahun 2011, Minggu (2/1/2011), mengatakan, koalisi dalam konteks sistem presidensial harus dimaknai sebagai upaya mencapai keberhasilan pemerintah yang telah dipilih rakyat. PAN, kata Hatta, juga menyadari bahwa partai politik dalam koalisi memiliki aspirasi yang berbeda-beda. Bahkan, tak jarang aspirasi tersebut bersinggungan.
Namun apabila kita sudah sepakat berkoalisi, tentu ada etika-etika koalisi yang perlu dihormati dan ditegakkan bersama.
-- Hatta Rajasa
"Namun apabila kita sudah sepakat berkoalisi, tentu ada etika-etika koalisi yang perlu dihormati dan ditegakkan bersama," katanya.
"PAN juga meyakini, berkoalisi bukan berarti terjadi akuisisi politik dari satu partai ke partai lainnya. Berkoalisi juga tidak berarti mengkooptasi hak-hak partai politik dan anggota parlemen di DPR. Berkoalisi memerlukan kebersamaan yang dilandasi oleh tanggung jawab," tambahnya.
Hatta menekankan, demokrasi bukan sekedar alat mencapai tujuan. Sebaliknya, demokrasi adalah nilai untuk mencapai kesejahteraan.
"Demokrasi memberikan rasa memiliki dari setiap individu bangsa karena semua aspirasi tertampung dan terwakili. Demokrasi menjadi kanal bagi semua ketidakpuasan dan perbedaan pendapat yang tentunya bisa diselesaikan melalui proses demokrasi yang damai," katanya.
"Freedom tanpa rule of law akan mencederai demokrasi itu sendiri. Demokrasi akan mendorong setiap orang, setiap komponen bangsa memberikan yang terbaik untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat," sambungnya.
PAN Mantap Capreskan Hatta Rajasa
POLITIK - PARPOL
Senin, 10 Januari 2011 , 15:56:00
PAN Mantap Capreskan Hatta Rajasa
JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR, Viva Yoga Maulana mengatakan, partainya sudah mantap mendukung Ketua Umum Hatta Rajasa sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2014 mendatang. "Dari PAN, pasti dia (Hatta Rajasa), kalau PAN ingin jadi capres. Di PAN sudah fixed untuk mengusung Hatta sebagai capres," kata Viva di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/1).
Menurut Viva, Hatta Rajasa adalah kader terbaik yang dimiliki oleh PAN. "Jadi, tak ada lagi kader yang akan kita usung selain Hatta," katanya.
Viva menambahkan, bila bicara soal capres dan cawapres, maka untuk saat ini masih cair. Artinya, kemungkinan Hatta menjadi cawapres juga belum tertutup. "Semua tergantung pada hasil pemilu. Kalau ada perubahan, bisa saja," kata Wakil Sekjen PAN itu.
Sementara, ditanya soal peluang berpasangan dengan sosok seperti Ani Yudhoyono misalnya, Viva mengatakan, mereka masih akan menunggu perkembangan. "Kita lihat saja nanti. Pada pilpres akan dicalonkan, tapi sekarang PAN akan konsolidasi partai," katanya.
Pendapat yang sama juga disampaikan Ketua DPP PAN, Hakam Naja. Menurut Hakam, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa telah memiliki popularitas dan kapabilitas, sehingga pantas untuk diusung sebagai calon presiden pada Pilpres. "Sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, masyarakat tak perlu meragukan kemampuan dan kapabilitas Hatta," tegasnya.
Namun, lanjut Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu, kendala yang dihadapi oleh Hatta sekarang adalah masalah elektabilitas, apakah dia diterima atau tidak pada saat pilpres mendatang. "Cuma, kendala bagi Hatta adalah elektabilitas," ungkap Hakam.
Oleh karena itu, selain terus melakukan konsolidasi partai untuk bisa memenangkan Pemilu 2014 mendatang, PAN juga menurut Hakam, saat ini bekerja keras untuk memperkenalkan Hatta sehingga memiliki elektabilitas memadai. "PAN terus memantau dan mendorong elektabilitas Hatta, agar terus meningkat," ujarnya.
Ketika ditanya kemungkinan terburuk bagi Hatta, yakni menjadi calon wakil presiden, misalnya mendampingi Ani Yudhoyono, Hakam enggan berkomentar. "Memang semua masih terlalu dini untuk bicara capres dan cawapres. Semua tergantung pada hasil Pemilu 2014. Yang tidak nyaman itu adalah membicarakan soal capres. Dengan siapa, tergantung nanti," kata Hakam pula. (fas/jpnn)
RELATED NEWS
Senin, 10 Januari 2011 , 15:56:00
PAN Mantap Capreskan Hatta Rajasa
JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR, Viva Yoga Maulana mengatakan, partainya sudah mantap mendukung Ketua Umum Hatta Rajasa sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2014 mendatang. "Dari PAN, pasti dia (Hatta Rajasa), kalau PAN ingin jadi capres. Di PAN sudah fixed untuk mengusung Hatta sebagai capres," kata Viva di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/1).
Menurut Viva, Hatta Rajasa adalah kader terbaik yang dimiliki oleh PAN. "Jadi, tak ada lagi kader yang akan kita usung selain Hatta," katanya.
Viva menambahkan, bila bicara soal capres dan cawapres, maka untuk saat ini masih cair. Artinya, kemungkinan Hatta menjadi cawapres juga belum tertutup. "Semua tergantung pada hasil pemilu. Kalau ada perubahan, bisa saja," kata Wakil Sekjen PAN itu.
Sementara, ditanya soal peluang berpasangan dengan sosok seperti Ani Yudhoyono misalnya, Viva mengatakan, mereka masih akan menunggu perkembangan. "Kita lihat saja nanti. Pada pilpres akan dicalonkan, tapi sekarang PAN akan konsolidasi partai," katanya.
Pendapat yang sama juga disampaikan Ketua DPP PAN, Hakam Naja. Menurut Hakam, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa telah memiliki popularitas dan kapabilitas, sehingga pantas untuk diusung sebagai calon presiden pada Pilpres. "Sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, masyarakat tak perlu meragukan kemampuan dan kapabilitas Hatta," tegasnya.
Namun, lanjut Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu, kendala yang dihadapi oleh Hatta sekarang adalah masalah elektabilitas, apakah dia diterima atau tidak pada saat pilpres mendatang. "Cuma, kendala bagi Hatta adalah elektabilitas," ungkap Hakam.
Oleh karena itu, selain terus melakukan konsolidasi partai untuk bisa memenangkan Pemilu 2014 mendatang, PAN juga menurut Hakam, saat ini bekerja keras untuk memperkenalkan Hatta sehingga memiliki elektabilitas memadai. "PAN terus memantau dan mendorong elektabilitas Hatta, agar terus meningkat," ujarnya.
Ketika ditanya kemungkinan terburuk bagi Hatta, yakni menjadi calon wakil presiden, misalnya mendampingi Ani Yudhoyono, Hakam enggan berkomentar. "Memang semua masih terlalu dini untuk bicara capres dan cawapres. Semua tergantung pada hasil Pemilu 2014. Yang tidak nyaman itu adalah membicarakan soal capres. Dengan siapa, tergantung nanti," kata Hakam pula. (fas/jpnn)
RELATED NEWS
KPSJ Dukung Punutupan TPS Ilegal
Kamis, 13 Januari 2011
KPSJ Dukung Punutupan TPS Ilegal
JATINANGOR,(GM)-
Komunitas Peduli Sampah Jatinangor (KPSJ), Kab. Sumedang sangat mendukung Muspika Jatinagor yang menutup tiga titik yang selama ini menjadi tempat pembuangan sementara (TPS) ilegal di wilayah Jatinangor.
Sekretaris KPSJ, Aceng Lukmanul Hakim kepada wartawan, Rabu (12/1) menjelaskan, pihaknya siap membantu Muspika Jatinangor dalam upaya penegakan hukum terkait TPS ilegal tersebut. Hal itu dilakukan demi kebersihan dan keindahan Jatinangor. Apalagi, keberadaan TPS tersebut sudah sejak lama dikeluhkan masyarakat.
"Dengan penutupan TPS ilegal itu kami berharap warga bisa menaati aturan yang dikeluarkan muspika. Ini juga demi kebaikan kita bersama agar kawasan Jatinangor dan sekitaranya bersih dari tumpukan sampah," katanya.
Beberapa waktu lalu, Muspika Jatinagor resmi menutup tiga lokasi TPS ilegal, yakni di area gapura perbatasan Kab. Semedang-Kab. Bandung, di Jalan Raya Jatinangor, dan di kawasan pertigaan menuju Unpad.
Upaya penutupan dilakukan dengan pemasang banner kuning bertuliskan "Dilarang Buang Sampah Sembarangan di Sekitar Sini. Sesuai Perda No. 21/2009 Pasal 43 Ayat 1. Ancaman Hukuman Penjara 6 Bulan Atau Denda Rp 50.000.000". Di bawah spanduk tersebut tertera Muspika Jatinangor.
Tidak hanya peringatan keras melalui spanduk, pihak muspika pun menutup salah satu TPS dengan pagar kayu di area gapura batas kota di Desa Cibeusi. "Kami dari KPJ dan Muspika Jatinangor melakukan tindakan itu karena banyaknya keluhan dari warga soal menumpuknya sampah-sampah di sejumlah titik, termasuk di area gapura perbatasan Kab. Sumedang-Kab. Bandung," ujar Aceng.
Sementara Camat Jatinangor Nandang Suparman mengatakan, TPS tersebut memang perlu ditutup karena tidak memiliki izin. Dari dulu pihaknya tidak pernah mengizinkan warga membuang sampah sembarangan.
"Tapi karena di Jatinangor belum ada TPS yang representatif, warga berinisitiaf membuang sampah di tempat terdekat. Namun kali ini kami harapkan itu tidak dilakukan lagi karena jika tidak ada sanksi tegas sesuai tulisan di spanduk itu," tegasnya.
Permasalahan sampah di Jatinangor memang belum bisa teratasi sepenuhnya. Lima lokasi untuk tempat pembuangan sampah sementara di lima desa yang rencananya akan digunakan sampai saat ini belum terealisasi. (B.48)**
KPSJ Dukung Punutupan TPS Ilegal
JATINANGOR,(GM)-
Komunitas Peduli Sampah Jatinangor (KPSJ), Kab. Sumedang sangat mendukung Muspika Jatinagor yang menutup tiga titik yang selama ini menjadi tempat pembuangan sementara (TPS) ilegal di wilayah Jatinangor.
Sekretaris KPSJ, Aceng Lukmanul Hakim kepada wartawan, Rabu (12/1) menjelaskan, pihaknya siap membantu Muspika Jatinangor dalam upaya penegakan hukum terkait TPS ilegal tersebut. Hal itu dilakukan demi kebersihan dan keindahan Jatinangor. Apalagi, keberadaan TPS tersebut sudah sejak lama dikeluhkan masyarakat.
"Dengan penutupan TPS ilegal itu kami berharap warga bisa menaati aturan yang dikeluarkan muspika. Ini juga demi kebaikan kita bersama agar kawasan Jatinangor dan sekitaranya bersih dari tumpukan sampah," katanya.
Beberapa waktu lalu, Muspika Jatinagor resmi menutup tiga lokasi TPS ilegal, yakni di area gapura perbatasan Kab. Semedang-Kab. Bandung, di Jalan Raya Jatinangor, dan di kawasan pertigaan menuju Unpad.
Upaya penutupan dilakukan dengan pemasang banner kuning bertuliskan "Dilarang Buang Sampah Sembarangan di Sekitar Sini. Sesuai Perda No. 21/2009 Pasal 43 Ayat 1. Ancaman Hukuman Penjara 6 Bulan Atau Denda Rp 50.000.000". Di bawah spanduk tersebut tertera Muspika Jatinangor.
Tidak hanya peringatan keras melalui spanduk, pihak muspika pun menutup salah satu TPS dengan pagar kayu di area gapura batas kota di Desa Cibeusi. "Kami dari KPJ dan Muspika Jatinangor melakukan tindakan itu karena banyaknya keluhan dari warga soal menumpuknya sampah-sampah di sejumlah titik, termasuk di area gapura perbatasan Kab. Sumedang-Kab. Bandung," ujar Aceng.
Sementara Camat Jatinangor Nandang Suparman mengatakan, TPS tersebut memang perlu ditutup karena tidak memiliki izin. Dari dulu pihaknya tidak pernah mengizinkan warga membuang sampah sembarangan.
"Tapi karena di Jatinangor belum ada TPS yang representatif, warga berinisitiaf membuang sampah di tempat terdekat. Namun kali ini kami harapkan itu tidak dilakukan lagi karena jika tidak ada sanksi tegas sesuai tulisan di spanduk itu," tegasnya.
Permasalahan sampah di Jatinangor memang belum bisa teratasi sepenuhnya. Lima lokasi untuk tempat pembuangan sampah sementara di lima desa yang rencananya akan digunakan sampai saat ini belum terealisasi. (B.48)**
Hatta Rajasa Bantah Pemerintah Bohong
Hatta Rajasa Bantah Pemerintah Bohong
Rabu, 12 Januari 2011 | 19:26 WIB
Besar Kecil Normal
foto
TEMPO/Yosep Arkian
TEMPO Interaktif, Jakarta -Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa membantah keras bahwa pemerintah telah melakukan kebohongan publik tentang capaian di bidang ekonomi. "Ada yang mengatakan dan dimuat di media bahwa pemerintah melakukan kebohongan publik, hal itu tidak benar," kata Hatta dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (12/1)
Hatta mengatakan dalam pemaparan capaian-capaian di bidang ekonomi, pemerintah menggunakan data-data dan fakta yang didapat dari Badan Pusat Statistik. "Yang data-data itu juga bisa dibandingkan," katanya
Dalam konferensi pers yang dilakukan seusai rapat mendadak di Kementerian Koordinator Perekonomian ini, juga dihadiri oleh sejumlah menteri di bidang ekonomi, seperti Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar, dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarief Hasan.
Hatta mengatakan selain menyampaikan capaian-capaian dalam bidang ekonomi, pemerintah juga mengakui bahwa terdapat kendala-kendala yang dihadapi pemerintah. "Ada hal-hal dicapai tapi ada juga kendala-kendala," katanya.
Menurut Hatta ada hal-hal yang tidak bisa dicapai oleh pemerintah di bidang ekonomi. "Tapi pemerintah menolak bila disebut telah melakukan kebohongan publik," katanya.
Kemarin, sembilan pemuka agama yang terdiri dari Syafii Maarif, Andreas A Yewangoe, Din Syamsuddin, Uskup D Situmorang, Biksu Pannyavaro, Salahuddin Wahid, I Nyoman Udayana Sangging, Franz Magnis Suseno, dan Romo Benny Susetyo, membacakan pernyataan sikapnya. Sebuah media cetak dalam editorialnya lantas menyoroti langkah mereka, yang menganggap pemerintahan Presiden Yudhoyono telah gagal mengemban amanah rakyat dan membohongi rakyat.
Berita itu langsung dibantah. "Kita bicarakan kerisauan pemerintah, kalau (disebut) pemerintah berbohong, saya kira ini terlalu jauh, ini perlu diluruskan," ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Djoko Suyanto dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Rabu (12/1).
Ia memprotes kata-kata dalam editorial itu yang mengajak umat untuk memerangi kebohongan yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut dia, apa yang disampaikan pemerintah dalam pertemuan di Balai Sidang Jakarta Senin (10/1) lalu adalah kebenaran.
Adapun Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengklaim data pemerintah diukur oleh lembaga yang kredibel. Jadi, penurunan tingkat kemiskinan dan angka pengangguran, serta kenaikan pendapatan per kapita, katanya, ialah fakta yang bersumber pada data.
IQBAL MUHTAROM
Rabu, 12 Januari 2011 | 19:26 WIB
Besar Kecil Normal
foto
TEMPO/Yosep Arkian
TEMPO Interaktif, Jakarta -Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa membantah keras bahwa pemerintah telah melakukan kebohongan publik tentang capaian di bidang ekonomi. "Ada yang mengatakan dan dimuat di media bahwa pemerintah melakukan kebohongan publik, hal itu tidak benar," kata Hatta dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (12/1)
Hatta mengatakan dalam pemaparan capaian-capaian di bidang ekonomi, pemerintah menggunakan data-data dan fakta yang didapat dari Badan Pusat Statistik. "Yang data-data itu juga bisa dibandingkan," katanya
Dalam konferensi pers yang dilakukan seusai rapat mendadak di Kementerian Koordinator Perekonomian ini, juga dihadiri oleh sejumlah menteri di bidang ekonomi, seperti Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar, dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarief Hasan.
Hatta mengatakan selain menyampaikan capaian-capaian dalam bidang ekonomi, pemerintah juga mengakui bahwa terdapat kendala-kendala yang dihadapi pemerintah. "Ada hal-hal dicapai tapi ada juga kendala-kendala," katanya.
Menurut Hatta ada hal-hal yang tidak bisa dicapai oleh pemerintah di bidang ekonomi. "Tapi pemerintah menolak bila disebut telah melakukan kebohongan publik," katanya.
Kemarin, sembilan pemuka agama yang terdiri dari Syafii Maarif, Andreas A Yewangoe, Din Syamsuddin, Uskup D Situmorang, Biksu Pannyavaro, Salahuddin Wahid, I Nyoman Udayana Sangging, Franz Magnis Suseno, dan Romo Benny Susetyo, membacakan pernyataan sikapnya. Sebuah media cetak dalam editorialnya lantas menyoroti langkah mereka, yang menganggap pemerintahan Presiden Yudhoyono telah gagal mengemban amanah rakyat dan membohongi rakyat.
Berita itu langsung dibantah. "Kita bicarakan kerisauan pemerintah, kalau (disebut) pemerintah berbohong, saya kira ini terlalu jauh, ini perlu diluruskan," ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Djoko Suyanto dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Rabu (12/1).
Ia memprotes kata-kata dalam editorial itu yang mengajak umat untuk memerangi kebohongan yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut dia, apa yang disampaikan pemerintah dalam pertemuan di Balai Sidang Jakarta Senin (10/1) lalu adalah kebenaran.
Adapun Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengklaim data pemerintah diukur oleh lembaga yang kredibel. Jadi, penurunan tingkat kemiskinan dan angka pengangguran, serta kenaikan pendapatan per kapita, katanya, ialah fakta yang bersumber pada data.
IQBAL MUHTAROM
Soal Galian C di Jatinangor, Saling Lempar Kesalahan
amis, 13 Januari 2011
Soal Galian C di Jatinangor, Saling Lempar Kesalahan
JATINNAGOR,(GM)-
Pemilik lahan galian C yang terletak di Desa Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang saling lempar kesalahan dengan pengembang proyek, terkait perizinan yang hingga saat ini belum dipenuhi. Kedua pihak bersikukuh merasa benar. Sementara izin dari pengerjaan tersebut belum dikeluarkan kepala desa setempat.
Pemilik tanah Hj. Yeni didampingi suaminya H. Maman Permana kepada wartawan, Rabu (12/1) mengungkapan, proyek pengerukan di tanah miliknya berawal dari keinginannya menata tanah di belakang RM Sanur. Harapannya hal itu akan menambah nilai jual.
"Dari awal kami hanya ingin ada penataan tanah, yang tadinya bukit menjadi enak dilihat, sehingga menjadi daya tarik bagi orang lain atau investor," ujarnya.
Diakui Yeni, karena pengerukan tanah yang berbukit itu memerlukan alat berat, dirinya menawarkan pengerjaan pada salah satu perusahaan yang ada di Bandung dengan cara tukar guling. "Saya ingin lahan menjadi bagus tanpa biaya, dengan begitu saya tawarkan pada pihak kedua dan mereka menyepakati," ungkapnya.
Setelah ada kesepakatan, lanjut Yeni, segala sesuatu termasuk perizinan langsung diurus. Baik pada pihak terkait maupun warga sekitar. Namun masalah muncul ketika proses perizinan sedang ditempuh, pemilik proyek mendatangkan alat berat dan langsung mengeruk tanah.
"Ketika mobil alat berat datang, saya sudah memperingatkan pimpinan proyek supaya jangan dulu memasukkan kendaraan ke lokasi. Tapi karena mungkin perhitungan biaya sewa alat berat mahal, akhirnya pengerukan tetap dilaukan. Saya sudah berulang kali melarang tapi mereka tetap saja tidak nurut," bebernya.
Sementara Iim, salah seorang pegawai proyek saat dikonfirmasi perihal izin yang belum dikantongi mengatakan, pihak yang bersalah adalah pemilik tanah. Ia menilai pemilik lamban dalam mengurus perizinan. Sedangkan kesepakatan dan uang sudah diserahkan.
"Proses perizinan kami sudah diserahkan pada pemilik lahan, namun sudah hampir seminggu tak kunjung ada. Akhirnya kami terpaksa melakukan pengerjaan karena perhitungan sewa alat berat kalau dibiarkan berlama-lama biayanya mahal," jelasnya.
Sementara Camat Jatianngor Nandang Suparman menyatakan pihaknya sampai saat ini belum mengeluarkan izin terhadap proyek galian C. "Bagaimana mau mengeluarkan izin, rekomendasi dari desa saja belum diterima," akunya. (B.48)**
Soal Galian C di Jatinangor, Saling Lempar Kesalahan
JATINNAGOR,(GM)-
Pemilik lahan galian C yang terletak di Desa Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang saling lempar kesalahan dengan pengembang proyek, terkait perizinan yang hingga saat ini belum dipenuhi. Kedua pihak bersikukuh merasa benar. Sementara izin dari pengerjaan tersebut belum dikeluarkan kepala desa setempat.
Pemilik tanah Hj. Yeni didampingi suaminya H. Maman Permana kepada wartawan, Rabu (12/1) mengungkapan, proyek pengerukan di tanah miliknya berawal dari keinginannya menata tanah di belakang RM Sanur. Harapannya hal itu akan menambah nilai jual.
"Dari awal kami hanya ingin ada penataan tanah, yang tadinya bukit menjadi enak dilihat, sehingga menjadi daya tarik bagi orang lain atau investor," ujarnya.
Diakui Yeni, karena pengerukan tanah yang berbukit itu memerlukan alat berat, dirinya menawarkan pengerjaan pada salah satu perusahaan yang ada di Bandung dengan cara tukar guling. "Saya ingin lahan menjadi bagus tanpa biaya, dengan begitu saya tawarkan pada pihak kedua dan mereka menyepakati," ungkapnya.
Setelah ada kesepakatan, lanjut Yeni, segala sesuatu termasuk perizinan langsung diurus. Baik pada pihak terkait maupun warga sekitar. Namun masalah muncul ketika proses perizinan sedang ditempuh, pemilik proyek mendatangkan alat berat dan langsung mengeruk tanah.
"Ketika mobil alat berat datang, saya sudah memperingatkan pimpinan proyek supaya jangan dulu memasukkan kendaraan ke lokasi. Tapi karena mungkin perhitungan biaya sewa alat berat mahal, akhirnya pengerukan tetap dilaukan. Saya sudah berulang kali melarang tapi mereka tetap saja tidak nurut," bebernya.
Sementara Iim, salah seorang pegawai proyek saat dikonfirmasi perihal izin yang belum dikantongi mengatakan, pihak yang bersalah adalah pemilik tanah. Ia menilai pemilik lamban dalam mengurus perizinan. Sedangkan kesepakatan dan uang sudah diserahkan.
"Proses perizinan kami sudah diserahkan pada pemilik lahan, namun sudah hampir seminggu tak kunjung ada. Akhirnya kami terpaksa melakukan pengerjaan karena perhitungan sewa alat berat kalau dibiarkan berlama-lama biayanya mahal," jelasnya.
Sementara Camat Jatianngor Nandang Suparman menyatakan pihaknya sampai saat ini belum mengeluarkan izin terhadap proyek galian C. "Bagaimana mau mengeluarkan izin, rekomendasi dari desa saja belum diterima," akunya. (B.48)**
Langganan:
Postingan (Atom)