Ojeg Vs angkutan Kampus

SUMEDANG - Para tukang ojek di pangkalan Damri gerbang BGG Jatinangor sempat mengejar dan hampir menyandera bus kota yang tetap masuk ke kampus Unpad, Selasa (1/7). Namun aksi itu gagal karena datang anggota Brimob yang berpakaian preman.

Dudi Supardi, anggota DPRD asal Jatinangor, mengaku ia mendapat laporan adanya kejadian itu. Ia sempat menghubungi Kapolsek Jatinangor.
“Tadinya saya mau mengontak komandan Brimob tapi tak punya nomornya sehingga saya hubungi Kapolsek. Saya lakukan untuk mencegah hal yang tak diinginkan,” tutur Dudi.

Ia menyebutkan, seharusnya semua pihak menahan diri karena hari ini, Rabu (2/7), akan dilakukan pertemuan antara Unpad dan tukang ojek dengan difasilitasi DPRD. “Jadi sebelum ada pembahasan akhir, bus kota itu jangan dulu masuk ke kampus. Pertemuan antara Unpad dan tukang ojek itu akan dicari pemecahan masalah yang tak merugikan kedua belah pihak,” kata Dudi.

Seperti diberitakan Tribun, kemarin, kebijakan bus kota Damri masuk ke dalam kampus Unpad sudah terjadi sekitar dua minggu. Akibatnya, penghasilan ratusan tukang ojek yang mengais rezeki mengantarkan mahasiswa itu turun hingga 80 persen.

Para tukang ojek ini protes ke Damri namun ternyata dijawab kalau masuknya bus kota atas permintaan Unpad. Mereka kemudian menanyakan Unpad namun tak mendapat jawaban. Kesal karena tak ditanggapi Unpad, ratusan tukang ojek datang meminta bantuan DPRD Sumedang.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumedang drg Rahmat Juliadi menyebutkan Unpad melakukan MoU dengan Damri supaya bus kota masuk Kampus. Padahal sampai saat ini belum ada payung hukumnya. Trayek bus kota itu dari Dipatiukur Jatinangor dan bukan sampai dalam kampus.
“Ternyata yang mengatur trayek bus kota itu adalah Dishub Kota Bandung dan bentuknya masih dalam peraturan walikota,” kata Rahmat. Padahal, lanjutnya, trayek itu lintas kabupaten dan kota sehingga menjadi wewenang Dishub Provinsi. (std)(sumber:www.tribunjabar.co.id)

Tentang Dudi Supardi ( anggota DPRD Kab. Sumedang )

KOMPONEN masyarakat Jatinangor akan meminta kontrak politik dengan para calon bupati dan wakil bupati. Kontrak politik dilakukan sebagai bagian dari cara menakar kepedulian para calon terhadap Jatinangor.

Dudi Supardi anggota DPRD asal daerah pemilihan Jatinangor menyebutkan beberapa komponen Jatinangor itu sudah menggelar diskusi di Saung Budaya akhir pekan lalu. “Kami sepakat untuk cerdas memilih calon yang memperhatikan dan menawarkan konsep bagi persoalan yang dihadapi Jatinangor,” kata Dudi.

Beberapa tokoh Jatinangor yang hadir dalam diskusi adalah ketua paguyuban seni Supriatna, pemerhati Jatianangor dari Ikopin Eri, Anggota DPRD Dudi Supardi, ketua paguyuban Lugina Kikin Skindar, mantan ketua Apdesi Dedep Hambali, ketua P3ML Nandang Suherman, Kadus Cibeusi Amad, wakil pesantern mahasiswa Fi Zilal Alquran Dedy S.

Jatinangor merupakan korban kebijakan yang salah dari Pemprov Jabar. “Jatinangor itu menjadi pusat pendidikan tinggi tapi tanpa didukung infrastruktur yang jelas sehingga kondisinya saat ini sangat semrawut,” kata Dudi.

Jatinangor menjadi kantong pemilih yang gemuk dengan jumlah pemilih mencapai 75 ribu. “Jatinangor menjadi kantung pemilih yang seksi dan menarik bagi calon bupati untuk mendulang suara,” kata Dudi yang juga anggkota komisi D asal PAN ini.

Namun, terang dia, masyarakat Jatinangor belum bisa menentukan orientasi pilihan walaupun para calon itu sudah melakukan pendekatan. “Banyak persoalan di Jatinangor dibanding kecamatan lain. Selama ini telah diupayakan berbagai pemecahan namun belum cukup signifikan,” kata Dudi.

Dijelaskan selama satu dekade kelompok masyarakat Jatinangor dari kalangan perguruan tinggi menawarkan konsep lembaga pengelolaan kawasan perkotaan sebagai solusi peningkatan pelayanan. “Pembentukan badan pengelola perkotaan juga sebagai jawaban untuk menghindari Jatinangor menjadi bagian dari pembentukan Kabupaten Bandung Timur,” katanya.

Dudi menyebutkan pihaknya akan mengundang para calon bupati itu untuk melakukan kontrak politik. “Kami akan mengundang para calon itu untuk melakukan kontrak politik. Para calon harus bisa membuat konsep bagi persoalan Jatinangor,” katanya.